Kabupaten Bandung Barat, SpiritNews—Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa memastikan pencegahan pungutan liar (pungli) terus gencar dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Upaya pemerintah mewujudkan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat, tidak terlepas dari masalah adanya pungutan liar. Bukan hanya level instansi bahkan hingga RT dan RW,” kata Iwa kepada SpiritNews usai membuka Rapat Kerja Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, pungli sangat mengganggu, meresahkan, dan memberatkan masyarakat. Serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat perekonomian.
Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, dan seiring terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/Kep.1089-inspt/2016 Tanggal 4 September 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Maka, Pemprov Jawa Barat meluncurkan beberapa program inovasi yang ditujukan untuk meminimalisir praktik pungli.
Selain itu, Jawa Barat juga telah ditetapkan sebagai pilot project pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun beberapa program yang dilakukan seperti e-Samsat Jabar yang merupakan cara mudah membayar pajak.
“Sehingga pembayaran terkait pajak kendaraan bisa langsung dilakukan secara mandiri, dan transparan via e-banking, M-banking, serta ATM, untuk meminimalisir praktek pungli yang kerap berlangsung ketika transaksi dilakukan secara konvensional,” katanya.
Pemprov Jawa Barat juga menjalankan sistem manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP), sehingga tidak ada alasan kurang pemasukan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) bila melakukan pungli.
“Kemudian Inovasi Satu Akses Pasti Simpatik Jabar pada sektor perizinan. Dengan kemudahan yang diberikan, menghindarkan praktek pungli maupun percaloan,” ungkap Iwa.(sam)
