GMNI: Jawa Barat Darurat Demokrasi

  • Whatsapp
https://spiritnews.co.id/
DPD GMNI Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Kamis (4/10/2018).

Kota Bandung, SpiritNews-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Kamis (4/10/2018). Mereka mendesak transparansi mengenai proses seleksi calon anggota KPU periode 2018-2023.

Dalam aksi yang dipimpin Sekretaris DPD GMNI Jawa Barat, Dewex Sapta Anugrah, massa membentangkan spanduk putih bertuliskan “Jabar Darurat Demokrasi”. Usai aksi, mereka memasang spanduk tersebut di pagar Kantor KPU Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

“Perlu diingat dan dicatat oleh masyarakat, bahwa hari ini kita mewakili masyarakat Jawa Barat yang pro terhadap proses demokrasi,” ujar aksi Dewex selaku Koordinator Aksi.

Baca Juga: GMNI Karawang Tuntut Pemerintah Hentikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dijelaskan, mereka mendesak adanya evaluasi pada putusan yang di keluarkan KPU pusat. Terkait pengguguran sejumlah nama para calon anggota KPU di kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah masuk 10 besar.

Pihaknya khawatir, KPU sebagai instrumen demokrasi telah dibajak oleh elit-elit politik untuk kepentingan sebagian kelompok. Untuk itu, pihaknya berharap proses demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan benar.

“Kami mendesak KPU untuk transparan soal putusan yang telah dikeluarkan oleh tim seleksi (Timsel), dan kami juga mendesak KPU untuk mengumumkan secara penuh dan membuka nilai-nilai yang menjadi dasar koreksi,” katanya.

Berita Lain: HMI Karawang Nilai Jokowi dan Jusuf Kalla Gagal dalam Memimpin Indonesia

Menurutnya, bukan tak mungkin Indonesia kembali pada sistem otoriter bila KPU sebagai pelaksana proses demokrasi tidak menjadi lembaga yang independen. Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk mengawasi proses Pemilu 2019. “Kami meminta turut serta mengawasi proses KPU di Jawa Barat dan kabupaten/kota,” pungkasnya.(art)

Pos terkait