Kota Bekasi, SpiritNews-Direktur Institut STIAMI Kota Bekasi, Diana Prihadini menilai fenomena ekonomi saat ini telah masuk dalam suatu gejala dimana dunia berada dalam posisi tanpa tapal batas. Keberadaan infrastruktur diperkirakan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah yang saat ini belum optimal menyerap tenaga kerja dan melakukan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, dengan arah dan strategi kebijakan fiskal jangka mengengah, maka tema kebijakan fiskal tahun 2019 “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing”, sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yaitu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.
“Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan resiko. Baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” ungkap Diana.
Baca Juga: Mahasiswa STIAMI Diajak Jadi Pencipta Lapangan Kerja
Untuk mendorong investasi dan daya saing, strategi fiskal yang diambil pemerintah adalah mobilisasi pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang efisien dan kreatif. “Melihat perkembangan positif pertumbuhan penerimaan perpajakan pasca tax amnesty dan momentum pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan tax amnesty ratio tahun 2019 mendatang dapat mencapai 11,4 sampai 11,9 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB),” katanya.
Sementara itu, kebijakan PNBP diarahkan untuk optimalisasi produksi hulu migas dan pertambangan minerba, dengan diikuti upaya efisiensi biaya produksi. Tahun 2019, defisit anggaran dirancang pada kisaran 1,6 sampai 1,9 persen PDB. Hal ini untuk menjaga daya dorong ekonomi dan melindungi masyarakat paling rentang dan miskim, serta mengurangi kesenjangan.
“Namun tetap mampu menciptakan ruang fiskal, untuk menjaga perekonomian dari potensi gejolak global,” beber Diana.
Berita Lain: HIMA Institut STIAMI Bekasi Gelar Seminar Seni Berkomunikasi
Institut STIAMI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), belum lama ini juga menggelar Seminar Nasional “Arah Kebijakan Fiskal 2019 dalam Politik dan Demokrasi Perpajakan Indonesia” yang diikuti sebanyak 850 mahasiswa.
“Pajak merupakan hal penting dalam urusan bernegara, sebab dengan pajak itulah distribusi keadilan sosial dapat dilakukan. Dengan hal ini, negara dengan pajak akan dapat mengurangi kecemburuan sosial warga negara yang tidak memiliki sumber-sumber ekonomi yang memadai,” tuturnya.(sam)
