Jakarta, SpiritNews-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri memprotes keras eksekusi hukuman mati yang menimpa Tuti Tursilawati, Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, Senin (29/10/2018) lalu. Meski merupakan kewenangan otoritas hukum di Arab Saudi, namun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyayangkan eksekusi hukuman mati itu tanpa notifikasi kepada pemerintah Indonesia.
“Kita protes keras eksekusi hukuman mati tanpa ada notifikasi kepada pemerintah Indonesia,” kata Hanif saat memberikan arahan acara Konsolidasi Penguatan Peran dan Fungsi Penanggung Jawab Desa dan Koordinator Dinas Program Desmigratif 2018 di Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Tuti Tursilawati, dijatuhi eksekusi hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi setelah didakwa melakukan pelanggaran paling berat, hadd ghillah (tidak bisa dimaafkan oleh siapapun). Untuk itu, sebelum memberikan arahan, menteri mengajak seluruh peserta konsolidasi untuk turut mendoakan Tuti, PMI asal Majalengka, Jawa Barat.
Baca Juga: PMI di Malaysia dengan Kondisi Lebam yang Viral di Medsos Akhirnya Dipulangkan
Menurut Hanif, pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembelaan untuk membebaskan Tuti dari hukuman mati. Baik pendampingan hukum, langkah diplomatik maupun non-diplomatik, semuanya dilakukan secara maksimal.
“Kita sudah melakukan berbagai upaya menyelamatkan Tuti dan pekerja migran lainnya yang terancam hukuman mati. Kita berharap peristiwa seperti ini tak terulang di masa mendatang,” katanya.
Dalam acara konsolidasi petugas tersebut, diikuti oleh 250 orang yang meliputi penanggung jawab tim pelaksana desmigratif dari 130 desa, koordinator desmigratif dari 65 dinas tenaga kerja kabupaten/kota, dan kepala bidang penempatan 10 dinas tenaga kerja provinsi.
Berita Lain: Diduga Proses PMI Ilegal, Polri Diminta Usut Penanggungjawab Perekaman Biometrik Visa Saudi
Turut hadir dalam acara konsolidasi, Dirjen Binapenta Kemnaker PKK Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati, dan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting.(rls/SpiritNews)
