Kabupaten Banyuwangi, SpiritNews-Pemerintah melalui Kemnaker selaku leading sector penyusunan aturan turunan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), terus berupa secara intens melakukan kordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk menyelesaikan aturan turunan setelah UU tersebut diundangkan Oktober 2017.
Sesuai amanat UU PPMI tersebut, Kemnaker diberikan memandat paling lambat 2 tahun untuk menuntaskan aturan turunannya sejak UU tersebut diundangkan. “Artinya aturan turunan UU 18/2017 tentang PPMI, pada bulan Nopember 2019 nanti, harus sudah ditandatangani atau sudah diundangkan semuanya. Tanpa aturan turunan UU tak akan berjalan efektif,” kata Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam diskusi tematik “Refleksi dan Agenda ke Depan UU PMI” di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).
Dikatakan, untuk mewujudkan nyata negara hadir dalam sebuah regulasi di bawah mandat UU PPMI dibuat simplikasi sesuai substansinya. Untuk itu lakukan kajian dan muncul usulan simplikasi dari 28 aturan turunan tersebut.
Baca Juga: Layanan Terpadu untuk Pekerja Migran di Banyuwangi Diresmikan
Ia menjelaskan, dari hasil rapat kordinasi dengan K/L diajukan alternatif untuk melakukan simplikasi menjadi 13 aturan yang akan sedang dilakukan pembahasan. “Dari 11 menjadi 3 PP, dari 12 menjadi 5 Permen, tetap 2 Perpres dan nanti 3 peraturan Kepala Badan setelah ada badan baru pengganti BNP2TKI terbentuk,” katanya.
Dalam kesempatan diskusi tematik tersebut, Soes juga berharap peresmian LTSA di Banyuwangi yang terintegrasi Mall Pelayanan Publik yang difasilitasi Kemnaker dapat dimanfaatkan untuk pelayanan legalisasi PMI semaksimal mungkin. LTSA ini melayani urusan PMI secara terpadu dari Kemnaker, Dinkes, Dukcapil karena pengurusan izin berkaitan dengan KTP, Ditjen Imigrasi, Kepolisian, BNP2TKI, Pemda, SKPD dan lain-lain.
Sementara perwakilan Kemenlu Jean Anes menyambut positif dan mendukung adanya simplikasi aturan turunan dari UU PPMI. Dia berharap pengiriman pekerja migran semakin tertata sehingga pada akhirnya pemerintah bisa memberikan perlindungan terhadap PMI.
Berita Lain: Pemerintah Sambut Positif Kehadiran Website MRA dan MRVS bagi Pekerja Migran
“Kita dukung dalam proses pembuatannya adanya perubahan tata kelola yang lebih baik, khususnya dalam institusi yang bertanggung jawab dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,” katanya.(rls/SpiritNews)
