Kabupaten Karawang, SpiritNews-Dipenghujung triwulan terakhir tahun 2018, serapanan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang baru mencapai 67 persen dari total alokasi dana sebesar Rp 4,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Hal tersebut diakui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Hadis Herdiana, masih jauh di bawah standar capaian pemerintah yang mentargetkan di atas 90 persen pada akhir tahun anggaran.
“Dari alokasi Rp 4,7 triliun dalam APBD, baru 67 persen yang berhasil terserap. Itu data per 6 Desember 2018, tentu masih ada perubahan karena sejumlah pencairan pekerjaan masih terus berjalan dan dihitung,” ujarnya kepada SpiritNews, saat ditemui di kantornya.
Baca Juga: Karawang Terancam Defisit Anggaran Rp 748,116 Miliar
Dikatakan, serapan yang masih di bawah standar tersebut sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki alokasi anggaran cukup besar, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Untuk SKPD yang anggarannya kecil-kecil, seperti kecamatan atau dinas yang hanya Rp 5-10 miliar anggarannya, rata-rata sudah diatas 80 persen serapannya bahkan mendekati 90 persen. Tapi jika secara global, tidak signifikan pengaruhnya karena sangat jauh perbedaan anggarannya. Jadi tetap tergantung pada SKPD yang anggarannya besar,” katanya.
Sementara itu, dari target pendapatan Rp 4,42 triliun yang dicanangkan, realisasi hingga saat ini telah mencapai Rp 3,59 triliun atau sekitar 81,25 persen. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) sendiri, dari target Rp 1,348 triliun telah terealisasi sebesar Rp 996,5 miliar atau sekitar 73,88 persen.
Berita Lain: Anggota Dewan Sesalkan Serapan Anggaran OPD yang Tak Maksimal
Berikut Data Serapan Anggaran Lima SKPD dengan Alokasi Dana Terbesar dalam APBD 2018:
1. Disdikpora, alokasi anggaran Rp 1,2 triliun, realisasi Rp 853,7 miliar atau 69,24 persen.
2. Dinas PUPR, alokasi anggaran Rp 966,4 miliar, realisasi Rp 517,1 milar atau 53,51 persen.
3. Dinkes, alokasi anggaran Rp 770 miliar, realisasi 456,5 miliar atau 59,28 persen.
4. Dinas PRKP, alokasi anggaran Rp 147,1 miliar, realisasi Rp 108 miliar atau 73,44 persen.
5. DLHK, alokasi anggaran Rp 45,5 miliar, realisasi 36,6 miliar atau 80,42 persen.(art)
