Kabupaten Bandung Barat, SpiritNews-Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengaku tak keberatan jika harus mengeluarkan surat edaran atau perintah terhadap aparat desa dan masyarakat peternak kolam jaring apung (KJA) di Waduk Cirata, terkait rencana penertiban untuk mendukung program Citarum Harum milik pemerintah pusat.
Namun pihaknya menerapkan konsep tersebut kepada warga di lima desa sekitar Waduk Cirata yang memiliki usaha melebihi dari seorang peternak KJA. Para peternak KJA juga harus didata terlebih dahulu, untuk mengetahui warga pribumi dan pendatang.
“Target Citarum Harum kan tujuh tahun, sedangkan kami belum tahu ada berapa yang kategori pribumi. Jadi sebenarnya tak usah ada SK (surat keputusan atau edaran, red). Lebih baik saya mengecek langsung membawa dinas terkait dan elemen lainnya,” ujarnya.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Bandung Barat, Unang Husni Thamrin menambahkan, pihaknya akan mendata peternak KJA terlebih dahulu secara menyeluruh agar tidak ada masalah apapun.
Baca Juga: Bupati Bandung Barat Diminta Keluarkan Surat Edaran untuk Penertiban KJA di Waduk Cirata
“Kami ingin mengupayakan produksi ikan dengan hasilkan ikan yang baik. Jadi, mata pencaharian di sini juga mesti ada ganti profesi usahanya melalui pengarahan dahulu,” ujarnya.
Sebelumnya, Dansektor 12, Kolonel Czi Satriyo Medi Sampurno meminta Bupati Bandung Barat mengeluarkan surat edaran atau keputusan, agar para kepala desa mendukung kebijakan program dan sekaligus bekerjasama dengan petugas Citarum Harum.
“Sebenarnya di KBB itu aparat desanya gak ada masalah. Tapi melihat dari kejadian seperti di Purwakarta, mereka (kepala desa, red) mendukung kebijakan ini sehingga tak menjadi kendala,” ujarnya.
Berita Lain: PJT II Segera Tuntaskan Penertiban KJA
Dikatakan, perlu ada usaha yang sepenuhnya dari aparat desa untuk mendukung program ini. Karena mereka berada di tingkat bawah dan dekat dengan masyarakat sekitar. Banyak kasus aparat desa yang tak mendukung, karena mereka beralasan belum ada perintah atau instruksi langsung dari bupati.(gus)
