Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana pertemuan dengan perwakilan eks Tenaga Honorer Kategori 2 dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, THL-TBPP Kementerian Pertanian dan tenaga teknis lain, di Ruang Rapat Bupati Karawang, Rabu (20/02/2019).
Pertemuan ini untuk membahas mengenai kebijakan pengadaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). “Kita siap melaksanakan seleksi PPPK tahap kedua,” kata Cellica.
“Saya intruksikan Pj (Penjabat) Sekda untuk menghitung anggarannya, dan semuanya harus diakomodir karena asas keadilan, yang kedua penganggarannya menjadi beban APBD, dari minggu lalu kita sedang hitung (gaji PPPK), kebijakan ini harus holistik tidak boleh parsial. Saya menginginkan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya pingin temen-temen sejahtera, saya akan mengajukan PPPK ini (ke Kemenpan RB) semuanya,” katanya.
Baca Juga : Soal PPPK, Penyuluh Pertanian Kecam Pemkab Aceh Utara
Pj Sekda Kabupaten Karawang, Samsuri, mengatakan, pihaknya akan melakukan dan mengatur teknisnya.
“Kita sepakati bahwa kita sepakat untuk melaksanakan seleksi PPPK tahap kedua, mengenai teknis itu nanti diatur oleh ketentuan yang ada,” kata Samsuri.
Kepala Badan Kepegawaian dan Perberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatkana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tidak mengusulkan kebutuhan PPPK sehingga tidak melakukan pengadaan PPPK tahap Pertama.
Berita Terkait : Amankan Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi, DPRD Bentuk Pansus LP2B
Karena hal ini terkendala pembayaran gaji dan tunjangan yang menjadi beban APBD, mengingat kebijakan pengadaan PPPK muncul setelah APBD Tahun 2019. Usulan kebutuhan tersebut harus memperhitungkan gaji dan tunjangannya, agar tidak muncul permasalahan yang merugikan setelah proses pengangkatan menjadi PPPK.
“Kalau anggaran seleksi PPPK siap kita anggarkan,” kata Asep.
Ketua Forum Eks Tenaga Honorer K2, Ahmad Gojali, mengaku, siap menerima PPPK dengan resiko apapun.
“Kami siap menerima PPPK dengan resiko apapun, namun harga mati tetap PNS,” katanya.
“Tujuan forum mensejahterakan anggota, berdasarkan surat Menpan penggajiannya dianggarkan di APBD, apabila kita mengadakan seleksi namun gajinya tidak ada, apa yang akan kami terima nanti, ada uang dilaksanakan kalau tidak ada uang jangan dilaksanakan,” tambahnya.
Ketua Forum THL TBPP Kementerian Pertanian, Sodikin, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kaitan dengan rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melaksanakan seleksi PPPK walaupun keinginannya tahap kesatu.
“Kami tidak banyak menuntut, PPPK-an dulu saja,” kata Sodikin.(sir)
