Kota Bekasi, spiritnews.co.id – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendorong siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tak perlu cemas dan khawatir menghadapi persaingan revolusi industri 4.0.
Pemerintah akan terus mendukung peningkatan kualitas generasi milenial di masa mendatang agar siap memasuki pasar kerja baru dengan memperkuat pelatihan kerja, pemagangan dan membangun wirausaha-wirausaha baru.
Motivasi Hanif Dhakiri tersebut diberikan usai acara penyerahan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1) kepada enam SMK di Kota Bekasi di SMK Karya Guna 1 Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019).
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing SDM, Kemnaker Akan Latih 588.069 Calon Pekerja di Tahun 2019
Enam lisensi LSP P-1 SMK diserahkan Hanif Dhakiri kepada SMK Karya Guna1 Bekasi, SMK Bina Husada Mandiri, SMK Al- Bahri, SMKN 1, SMKN 6 dan SMKN 7 Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dikatakan, penyerahan sertifikasi dalam rangka mendorong agar relevansi kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja/industri berjalan relatif baik. Sebab profil pengangguran dominan berasal dari lulusan atau tamatan SMK.
“Dengan adanya sertifikasi ini, bisa membantu memfasilitasi anak-anak muda Bekasi untuk masuk ke pasar kerja dan memulai wirausaha baru. Makanya kita mendorong agar sertifikasi kompetensi bisa terus ditingkatkan,” kata Hanif.
Berita Terkait : Ingin Jadi Designer ? Kemnaker Buka Kejuruan Fashion Technology di BLK Semarang
Ia meyakini melalui sertifikasi profesi akan mampu mendongkrak angka pengangguran di tingkat SMK yang mengalami problem miss match di atas 50 persen. Karenanya masih harus perlu banyak perbaikan baik dari segi guru, sarana prasaranya.
Salah satu kontribusi Kemnaker adalah memastikan agar sertifikasi kompetensinya juga harus diperbaiki. “Sehingga ketika anak-anak ini diuji kompetensi, akan ketahuan mereka memiliki keahlian tertentu sesuai pasar kerjanya,” katanya.
Bagi SMK yang belum memiliki sertifikasi, kata Hanif Dhakiri, SMK tersebut bisa memprosesnya karena prinsipnya secara terbuka untuk semua. LSP yang diberikan untuk enam SMK di Bekasi ini namanya LSP P1.
“Jadi dia hanya bisa mensertifikasi untuk siswanya sendiri, tidak bisa sertifikasi siswa orang lain,” katanya.
Menurutnya, sertifikasi kompetensi merupakan suatu alat instrumen pengakuan bagi keahlian yang dimiliki seseorang. Karena itu, pihaknya akan mendorong terus agar sertifikasi kompetensi terus berjalan. Namun, di sisi lain, dunia usaha dihimbau dalam rekruitmen calon pekerja juga berbasis kompetensi.
“Jika sebelumnya persyaratannya lulusan SMA, Diploma, sarjana, maka kita minta ada lowongan kerja dikasih opsi. Misalnya syarat minimal lulusan SMA atau bersertifikat kompetensi operator otomotif. Jadi yang punya ijazah bisa gunakan ijazahnya. Sedangkan mereka yang tidak punya, bisa gunakan sertifikat kompetensi,” katanya.
Dalam acara penyerahan enam LSP P1 oleh Menaker kepada enam SMK di kota Bekasi tersebut disaksikan oleh Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat, Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis, Kepala Sekretariat BNSP Hery Budoyo, Ketua Yayasan Karya Guna Bangsa Sutrina, Kepala SMK Karya Guna 1, Achmad Natsiruddin dan 850 siswa SMK Karya Guna 1.(rls/sn)
