Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) terkait pelaksanaan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemprov Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (30/4/2019).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, mengatakan, kerjasama ini untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian setiap beban kerja pegawai dengan upah yang diterimanya.
Sehingga, kedepan setiap pegawai di lingkup Pemprov Aceh akan menerima beban kerja sesuai dengan iuran dan kemampuannya. Artinya, Pemprov Aceh bersama dengan LAN RI akan menghadirkan keadilan kerja melalui MoU tersebut.
Baca Juga : Pemprov Aceh Luncurkan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting Terintegrasi
“Kita sedang menanamkan, kita sedang menampakkan kaki, kita sedang mengukir sejarah untuk merubah pola kerja yang tempo dulu itu menjadi pola kerja yang lebih adil,” ujar Helvizar.
Selain itu, kata Helvizar, saat ini masih banyak pegawai yang tidak bekerja sesuai pada tempatnya. Bahkan tidak berada di tempat saat jam kerja berlangsung. Oleh karena itu, kata dia, kerja sama tersebut amat penting untuk menyesuaikan dan menempatkan pegawai sesuai dengan tupoksinya (Tugas pokok dan fungsi).
“Seluruh SKPA maupun Biro untuk membantu menyerahkan segala data yang dibutuhkan oleh LAN RI. Agar proses tindak lanjut kerjasama ini dapat dilaksanakan secepat mungkin. Kalau bisa dipercepat,” tegasnya.
Kepala LAN RI Aceh, Faizal Ardiansyah, mengatakan, tujuan analisis beban kerja yang dilakukan pihaknya adalah untuk mengetahui beban kerja setiap jabatan, baik struktural maupun fungsional. Dengan demikian, kebutuhan yang diperlukan oleh tiap pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
Berita Terkait : Pemprov Aceh Andalkan HPJI untuk Pembangunan Infrastruktur
Selain itu, analisis tersebut juga berperan untuk menyesuaikan upah antara pegawai yang memiliki kompetensi berkualitas dengan pegawai yang biasa saja.
Dari analisis beban kerja itu, kata Faizal, nantinya kualitas para pegawai dapat diketahui menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok pegawai yang kompetensinya standar dan kelompok yang kompetensinya di atas rata-rata.
Bagi pegawai yang kompetensinya rendah, nantinya akan dilakukan pembinaan atau diklat untuk meningkatkan kompetensi.
“Untuk evaluasi jabatan tujuannya untuk menentukan posisi jabatan serta resiko jabatan di setiap SKPA,” ungkapnya.(mah)
