Kabupaten Simalungun, spiritnews.co.id – Kementerian Perhubungan menurunkan tim khusus ke kawasan Danau Toba untuk memantau transportasi penyeberangan di kawasan itu.
Langkah Kementerian Perhubungan ini diapresiasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo, melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Medan, Jumat (7/6/2019), mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan mengajak kepala daerah di seluruh kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba untuk bersama-sama melakukan pengawasan.
“Kita ingin memastikan wisatawan yang pergi libur lebaran ke Danau Toba tetap merasa nyaman saat melakukan penyeberangan. Kapal-kapal di Danau Toba yang harus mewujudkannya. Keselamatan adalah yang utama,” katanya.
Ia mengimbau, kepada seluruh pengunjung juga mengutamakan keselamatan, apa lagi Danau Toba juga dipastikan padat saat libur lebaran.
Sesuai instruksi Kemenhub, kapal-kapal di Danau Toba harus mematuhi peraturan khususnya keselamatan, dan jika pengunjung masih menemukan kapal yang “nakal” bisa melaporkannya ke petugas berwenang.
“Langsung hubungi petugas jika ada hal-hal berkaitan pengabaian keselamatan,” ucapnya.
Pelampung menjadi alat keselamatan yang sangat penting saat berlayar, BPODT juga tidak ingin peristiwa KM Sinar Bangun tahun lalu kembali terulang.
Kapal-kapal penyeberangan wajib memberikan pelampung saat berlayar di Danau Toba. Penumpang bisa menolak untuk berlayar jika tidak disediakan pelampung. “Jika tidak diberikan kapal bisa dilaporkan,” ujarnya.
Sejumlah posko juga sudah siap melayani para pelancong yang tersebar di sejumlah titik seperti di pelabuhan utama di antaranya Tigaras, Simanindo, Ajibata dan Tomok.
“Di sana ada petugas dari berbagai unsur unsur mulai dari Dinas Perhubungan hingga Basarnas,” ungkapnya.(sir/net)