DPRD Kabupaten Tegal Pelajari Pariwisata Purwakarta

Kabupaten Purwakarta, spiritnews.co.id – Sebanyak 11 orang anggota DPRD Kabupaten Tegal melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Purwakarta untuk mempelajari perkembangan pariwisata di Purwakarta.
Anggota Komisi I DPRD Purwakarta, Entis Sutisna, SH didampingi Kabag Risalah dan Rapat Dicky Darmawan, SH,M.Hum, menerima rombongan tamu DPRD itu di ruang rapat gabungan komisi, Kamis (13/6/2019).
Rustoyo, Wakil Ketua DPRD Kabupten Tegal selaku pimpinan rombongan menanyakan beberapa hal antara lain, PAD pariwisata, destinasi wisata apa saja yang terdapat di Purwakarta, serta bagaimana pula soal retribusi Waduk Jatiluhur yang dikelola oleh BUMN ?.
Menjawab pertanyaan itu, Entis Sutisna menjelaskan, di Purwakarta terdapat beberapa kelompok distinasi wisata yang sekarang sudah cukup terkenal seperti destinasi wisata alam (Gunung Parang, Waduk Jatiluhur, Situ Wanayasa, dan beberapa air terjun).
Di samping itu, ada destinasi wisata edukasi seperti diorama dan perpustakaan digital, dan destinasi wisata hiburan seperti Air Mancur Sri Baduga, Water Park/Water Boom, hotel-hotel, dan lain-lain).
Selanjutnya, tak kalah terkenalnya adalah destinasi wisata kuliner (sate maranggi, simping dan sejumlah makanan khas lainnya).
”Namun, aturan retribusi untuk menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah), sampai sekarang masih belum terealisasi. Diharapkan tahun depan kita sudah punya Perda yang mengatur soal retribusi pariwisata,” kata Entis.
Anggota DPRD Kabupaten Tegal juga sempat mengangkat tentang proses pengangkatan guru non PNS di Purwakarta, termasuk guru sekolah-sekolah swasta.
”Bagaimana mengatasi kekurangan guru di sekolah dan bagaimana soal pengangkatan guru honorr sebagai PNS?” tanya Rustoyo.
Entis Sutisna menjawab, problem yang sama juga dialami oleh Purwakarta, yang sampai sekarang masih belum ada solusinya.
”Masalahnya, pengangkatan guru honorer menjadi PNS merupakan wewenang penuh pemerintah pusat. Sedangkan, pemerintah daerah, hanya mampu menutupi masalah ini dengan mengangkat guru honorer atau guru tidak tetap sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.(rls/Humas DPRD/sir)