GMMP Menduga Ada Kejanggalan Pada Proses Pengadaan Mobil Ambulance

Kabupaten Purwakarta, spiritnews.co.id – Pengadaan mobil ambulance desa tahun 2019 hampir di seluruh desa se-Kabupaten Purwakarta, yang menggunakan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHP) tahun 2017 dan 2018 diduga ada kejanggalan.
Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP), Hikmat Ibnu Aril, mengatakan, publik ingin dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan mobil ambulance desa ini diusut tuntas.
“Kami menduga ada kejanggalan dalam pengadaan mobil ambulance desa tersebut,” kata Ibnu, kepada spiritnews.co.id, di Purwakarta, Senin (1/7/2019).
Kejanggalan tersebut, kata Ibnu, terlihat dari dari pengkondisian jenis mobil tertentu, cashback harga pembelian dari dealer, proses pelaksanaan swakelola pengadaan ambulance, hingga laporan pertangungjawaban pengadaan.
“Ada dugaan pengarahan jenis mobil ke salah satu jenis dan merk tertentu. Padahal setahu saya pengadaan ini dilakukan secara swakelola oleh masing-masing desa. Artinya, desa memiliki kewenangan untuk memilih jenis mobil ambulance apapun selama sesuai dengan anggaran yang tersedia,” katanya.
“Kita bisa lihat dan sudah terjadi hari ini, sebagian desa ada yang menggunakan Wuling dan ada Suzuki. Pertanyaannya, apakah ada penawaran minimal dari tiga merk kendaraan ke desa-desa, sebagai pembanding baik harga maupun kualitas kendaraan, saya yakini itu tidak dilakukan,” tambahnya.
Ia berharap aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas dugaan kejanggalan dalam pengadaan mobil ambulance desa ini.
“Institusi hukum seharusnya cepat mengantisipasi permasalahan ini. Sehingga masyarakat tahu bagaimana proses pengadaan ambulance. Ini bukan masalah selera desa mau menggunakan merk apa tetapi ini terkait penggunaan anggaran, jangan sampai anggaran tersebut terbuang percuma karena memilih merk yang salah,” tegasnya.
Untuk diketahui, pengadaan mobil ambulance desa ini sebanyak 115 unit merk Wuling, dan 60 unit merk Suzuki APV. Sumber anggaran dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHP) untuk tahun 2017 dan 2018 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati No. 211 Tahun 2018.(akt)