Kota Medan, spiritnews.co.id – Sedikitnya, 47 bupati/walikota, 10 sekda (sekretaris daerah) dan 10 Kepala Bappeda se – Sumatera Utara dan Aceh, menghadiri rapat Konsultasi Regional (Konreg) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, di Hotel Adimulia, Jalan Pengeran Diponegoro, No. 8 Medan, Sumatera Utara, Selasa dan Rabu, (13-14/8/2019).
Konreg Ranwal RPJMN Tahun 2020-2024 ini sesuai amanat Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Kementerian PPN/Bapenas menyiapkan Ranwal RPJMN sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI ke dalam Strategi Pembangunan Nasional,” kata Menteri PPN/Bapenas Bambang Brojo P.S.Brodjonegoro, saat membuka rapat Konreg tersebut.
Dikatakan, Kementerian PPN/Bapenas menyelenggarakan serial Konreg untuk menyelaraskan target agenda pembangunan nasional dengan pembangunan daerah perpulau besar.
“Ini sesuai arahan Presiden RI, di bidang pembangunan infrastruktur, menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan dan tambak-tambak perikanan, sedangkan dari sumber pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehtan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan Stunting, kematian ibu, kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi,” katanya.
Untuk mendorong Investasi, kata Menteri Bambang, Kementerian PPN/Bapenas mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungutan liar (pungli) dan hambatan investasi lainnya.
“Untuk reformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, minset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin serta efisiensi lembaga,” tegas Bambang.
Menteri Bambang, menjelaskan, penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(rls/mah)
