Kota Pontianak, spiritnews.co.id – Anggota DPD RI mendukung pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Ini demi kemajuan daerah dan demi kepentingan NKRI.
Wakil Ketua I DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Dr Nono Sampono didampingi anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Maria Goretti menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat melakukan pembangunan, termasuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
“Kami dukung pembentukan Kapuas Raya. Selain memberikan payung hukum atau regulasi sekaligus pengawasan terhadap program yang sedang berjalan, baik dari pusat maupun daerah,” kata Nono kepada spiritnews.co.id, di ruang Gubernur Kalimantan Barat, Senin (2/9/2019).
Dikatakan, DPD tidak hanya mendukung pemekaran saja, melainkan anggaran juga akan disiapkan pemerintah pusat sehingga singkron dengan fungsi wakil rakyat di pusat dimana persentase dari daerah merupakan hak serta kepentingan masyarakat luas.
“Banyak hal yang saya dapat dari Gubernur Kalimantan Barat sehingga pada saat pembekalan tanggal 17 September kami undang untuk hadir menyampaikan apa yang menjadi problem daerah,” paparnya.
“Saya bertemu gubernur untuk menyerap banyak informasi khususnya memang yang menjadi prioritas kita adalah masalah perbatasan,” tambahnya.
Iapun mengakui bahwa saat ini yang menjadi trend adalah Kalimantan sehingga harapannya secepatnya seluruh pihak dapat sama-sama sebagai wakil daerah tentunya berjuang untuk kepentingan daerah dalam rangka kepentingan negara.
“Tentunya bukan hanya di Kalimantan saja tetapi juga Papua,” terangnya.
Pemaparan yang disampaikan kepala daerah, diakuinya setelah dilantik pada Tanggal 1 Oktober nanti, pihaknya memiliki bahan yang cukup untuk segera bekerja dan tidak boleh menunggu lama karena masalah bangsa semakin dinamis dan memerlukan kerja keras bersama.
“Sehingga kami mengerti seluruh pemaparan akan menjadi bahan awal untuk bekerja usai dilantik nanti,” jelasnya.
Ia menambahkan setelah berkunjung di Kalimantan, garis besar yang di dapat adalah terdapat beberapa program strategis yang perlu di sinkronkan terutama jalur kereta api yang akan menghubungkan 5 provinsi.
“Termasuk pemekaran wilayah yang penting agar ada percepatan pembangunan wilayah perbatasan,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengakui jika pemekaran Provinsi Kapuas Raya bukan hanya sekedar merencanakan tetapi pihaknya telah menentukan anggaran untuk pembangunan Kantor Gubernur, DPRD dan pembangunan lainnya.
“Kita menyampaikan apresiasi adanya keinginan bersama agar daerah perbatasan semakin maju,” kata Sutarmidji.
Mantan Walikota Pontianak ini menambahkan meski sejak dua tahun terdapat moratorium namun ia berkeyakinan Kalbar dapat mewujudkan pemekaran yang telah diidam-idamkan seluruh masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Sanggau, Sintang, Sekadau Melawi dan Kapuas Hulu.(gaol)
