Jakarta, spiritnews.co.id – Sebanyak enam dari 17 Kementerian dan Lembaga (K/L) menandatangi nota kesepahaman Modeling Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) dengan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) untuk mendukung percepatan GNP2DS dan menjadi role model bagi seluruh K/L.
Keenam dari 17 K/L yang melakukan penandatanganan tersebut yakni Kementerian Pertanian; Kementerian Perhubungan; Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia; Universitas Trilogi dan Universitas Krisna Dwipayana.
“Kemnaker berharap berharap adanya nota kesepahaman tersebut bisa dijadikan starting point di dalam modeling GNP2DS yang diterapkan di instansi pemerintah, dunia usaha /industri, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan secara masif dan berkesinambungan. Diperlukan dukungan seluruh komponen bangsa agar peningkatan produktivitas dan daya saing berjalan lebih cepat,“ kata Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bambang Satrio Lelono saat membuka kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring dan sekaligus menandatangani nota kesepahaman modeling GNP2DS di Jakarta, Kamis (12/9/2019).
GNP2DS adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional, kesejahteraan, dan daya saing bangsa. Adapun, strategi GNP2DS mencakup: Pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan budaya produktif.
Bambang menambahkan tujuan kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring LPN selama tiga hari (11-13/9/2019) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran, akan arti pentingnya produktivitas dan daya saing, serta membangun komitmen untuk melaksanakan GNP2DS.
Kedua, mendorong terciptanya langkah langkah startegis dalam pengembangan dan penguatan jejaring lembaga produktivitas yang telah dibentuk. Ketiga, meningkatkan pemahaman model praktik terbaik atau best practice pada strategi modeling GNP2DS.
“Keempat, mengembangkan dan memperluas jejaring antar Institusi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat guna mensinergikan program dan kegiatan,“ kata Bambang.
Bambang yang juga Sekretaris LPN ini, mengataka, strategi GNP2DS mencakup pengembangan sistem manajemen birokrasi, pengembangan dan inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan budaya produktif.
Ketua Tim Pokja LPN, Bomer Pasaribu, mengatakan, hingga kini LPN terus pro aktif bergerak menyinergikan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.
“Sinergi peningkatan produktivitas ini juga menyasar dunia usaha, lembaga pendidikan, dan elemen masyarakat,“ kata Bomer.
Bomer mengungkapkan pada tahun 2019, LPN memiliki target untuk menyusun Blue Print, Master Plan, Road Map, dan Pedoman Nasional Pelaksanaan GNP2DS. Selain itu, LPN juga akan menyusun draft konsep Panduan Pelaksanaan Teknis GNP2DS pengembangan jejaring kelembagaan produktivitas.
Wakil Ketua LPN, Iskandar Simorangkir, mengatakan, LPN mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatkan produktivitas dan daya saing melalui GNP2DS di seluruh Indonesia.
“Itu kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Kita harus jadikan program LPN menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktiitas dan daya saing,” kata Iskandar.
Iskandar menambahkan mengingat luasnya cakupan dan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan GNP2DS, maka 5K kata kunci sangat menentukan tingkat keberhasilan GNP2DS pada setiap tingkatan.
Pertama, komitmen pimpinan, terutama pengambil keputusan. Kedua, konsistensi kebijakan.
Ketiga, kesinambungan program. Keempat, keterlibatan semua pelaku, dan kelima, keteladanan pimpinan pada setiap tingkatan.
“Dengan bertumpu pada kata kunci (K.5) tersebut, diharapkan GNP2DS digulirkan dan digelorakan semakin lama semakin cepat dan meluas,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonohmi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian itu.(rls/sir)
