Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) disebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas adanya permainan calo terkait datangnya ratusan tenaga kerja dari luar Karawang.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari, kepada wartawan, terkait ditemukannya ratusan calon tenaga kerja dari luar Karawang yang sedang melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Lira Karawang, Senin (16/9/2019). Mereka akan dipekerjakan di Yamaha 2.
Diakuinya, tiga tugas bulan pasca dilantik sebagai wakil bupati, ia telah bergerak membenahi masalah ketenagakerjaan yang sudah menggurita. Tujuannya untuk bisa memunculkan sistem baru dimana masyarakat Karawang bisa mengakses informasi ketenagakerjaan seluas mungkin, untuk menghindari praktek percaloan.
“Hasil kajian analisis yang menyeluruh dan detail ke lapangan persoalan rekuitmen tenaga kerja itu sudah menggurita masing-masing intansi itu selalu ada oknum, di Disnaker ada oknum, HRD ada oknum kemudian yayasan penyalur kerja memanfaatkan keberadaan oknum-oknum ini,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Kang Jimmy ini.
“Saat situasi ini semerawut sistem yang sistem matis itu belum diciptakan sama Disnaker, saya ambil alih waktu itu. Maksud saya setelah diambil alih baru saya ciptakan sistem dan diberikan semuanya kepada Dinas tenaga kerja apabila sistem yang sistematis ini sudah ada,” tambahnya.
Kang Jimmy, menegaskan, persoalanya keberadaan oknum calo di masing-masing instansi, hal itu sudah bukan lagi rahasia.
“Ga mungkin mereka ujug-ujug berani dateng 3 bis sampe 150 orang dari luar Karawang datang ke Karawang jika tidak ada oknum itu,” cetusnya.
Menurut Kang Jimmy, yang harus diminta pertanggung jawaban adalah Disnakertrans karena sampai saat ini masih belum bisa menciptakan sistem yang sistematis. Bukan melulu hanya membahas terkait porsi yang tertuang dalam Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan.
“Sistem berbasis IT pertama itu harus ada, sehingga koneksi laporan antara perusahaan ke pemerintah daerah, kemudian ke sekolah-sekolah terkoneksi secara sistematis. Itu anggaranya gak lebih dari Rp 5 miliar kok kalau mau diciptakan,” papar dia.
Sehingga, lanjut Kang Jimmy, anak-anak sekolah bisa langsung mengakses semua informasi terkait ketrnagakerjaan. Tidak terus-menerus dilakukan secara manual seperti saat ini.
“Jadi keberadaan calo kebadan oknum kalo pake sistem itu hilang . Maka dulu saya ngambil alih, tadinya mau melahirkan sistem itu dulu, seandainya dulu disetujui bupati,” tandas dia.(zck)
