Kabupaten Sintang, spiritnews.co.id – Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Kabupaten Sintang menggelar seminar Merawat NKRI dalam keberagaman, dengan menghadirkan 4 narasumber, Selasa (17/9/2019).
Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ISKA Kabupaten Sintang ini diikuti 100 orang.
Wakil Bupati Sintang, Askiman, mengatakan, sejak berdiri, Bangsa Indonesia sudah sepakat untuk bersatu didalam keberagaman.
Integrasi nasional yang didasari oleh kebutuhan akan kemajuan dan pembangunan dengan adanya ideologi dan tekad untuk bersatu seperti sumpah pemuda dan ancaman dari luar.
“Integrasi nasional juga didukung bahasa persatuan, kepribadian hidup berbangsa yang sama, jiwa dan semangat gotong royong dan toleransi yang kuat, rasa senasib sepenanggungan. Ada juga faktor penghambat integrasi nasional yang harus kita perhatikan saat ini dan perlu didiskusikan,” kata Askiman, saat menjadi narasumber.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah ISKA Provinsi Kalimantan Barat, Adrianus Asia Sidot, mengatakan, founding fathers bangsa sudah menyepakati empat dasar bangsa Indonesia yang harus dipahami satu per satu.
“Sejarah bangsa kita membuktikan ada kesepakatan para pendiri bangsa soal keberagaman. Kita berterima kasih kepada tokoh tokoh muslim saat itu yang menyepakati keberagaman dalam dasar-dasar bangsa kita saat itu. Dengan keimanan yang kuat, kita harus terus berupaya menjaga keberagaman ini. Karena kita manusia ini diberikan mandat untuk mengelola alam dan kekayaan. Kita menjadi pengelola bukan penguasa alam,” kata Adrianus.
Kapolres Sintang AKBP Adhe Hariyadi, keberagaman sering terganggu oleh berita hoax di media sosial dan teknologi informasi.
“Berita hoax sudah terbukti mengancam keberagaman dan persatuan kita. Papua memanas karena isu hoax. Selain itu, yang mengganggu kondisi kita saat ini adalah urusan perut. Mari masyarakat Kabupaten Sintang untuk kompak, merawat dan menjaga keberagaman ini,” kata Adhe.
Tokoh Muda Sintang, Yohanes Rumpak, mengatakan, masih adanya diskriminasi dan intoleransi di tengah masyarakat yang dilakukan oknum masyarakat, negara dan tokoh agama.
“Misalnya ada diskriminasi terhadap pembangunan jaringan listrik dan banyak contoh lainnya. Soal asap, kita harus keroyokan dalam mencari solusi bagi petani tidak menetap. Misalkan pemberdayaan petani di pedalaman untuk beralih ke komoditi lain,” terangnya.(gaol)
