Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Kepala Disnakertrans Karawang H. Ahmad Suroto, gagalkan Medical Check Up ratusan pencari kerja dari luar Karawang di Rumah Sakit Lira Medika Karawang yang akan ditempatkan (dipekerjakan) di PT PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 2, Senin (16/9/2019).
Menanggapi inspeksi mendadak (sidak) tersebut, Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari atau yang akrab disapa Kang Jimmy, mengatakan, persoalan rekrutmen tenaga kerja luar Karawang, sebenarnya tidak jauh dari persoalan calo tenaga kerja yang masih banyak ‘bergentayangan’.
Persoalan ini muncul akibat belum adanya sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis IT yang seharusnya mampu dibuat oleh Disnakertrans Karawang.
“Tiga bulan setelah dilantik, sengaja saya mengumpulkan lamaran kerja di rumah dinas. Saya tahu itu bukan tupoksi saya, tapi paling tidak saya punyak hak untuk controlling. Terus kenapa saya ngumpulin lamaran kerja di rumah dinas?. Karena dari hasil kajian analisis menyeluruh di lapangan, persoalan rekruitmen tenaga kerja itu sudah menggurita,” kata Kang Jimmy.
Diakuinya, setiap instansi/dinas di Kabupaten Karawang selalu ada oknum. Di Disnaker banyak oknum, HRD ada oknum, kemudiaan yayasan penyalur kerja memanfaatkan keberadaaan oknum-oknum tersebut. Karangtaruna ada oknum, aparat desa ada oknum.
“Saat situasi ini semerawut, sistem yang sistematis belum bisa diciptakan Disnaker, saya ambil alih waktu itu (kumpulkan lamaran kerja di rumah dinas),” tegasnya.
Maksudnya, kata Kang Jimmy, setelah pengumpulan lamaran kerja di rumah dinas selesai dilakukannya, data lamaran kerja tersebut akan diserahkan kepada Disnaker Karawang, setelah dibuatnya sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis IT.
“Kalau di masing-masing instansi itu ada calonya, ya memang faktanya begitu kok. Gak mungkin mereka tiba-tiba datang tiga bis sampai ratusan orang datang dari luar ke Karawang, jika saja tidak ada oknum itu. Jadi yang harus diminta pertanggungjawaban adalah Disnaker. Kenapa sampai sekarang sistem itu tidak ada, ciptakan dong sistem itu,” ujarnya.
Sehingga ketika berbicara soal rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, Kang Jimmy kembali menegaskan, bahwa seharusnya Disnaker Karawang tidak hanya sekedar berbicara Perda Ketenagakerjaan 60% untuk warga Karawang dan 40% untuk warga di luar Karawang. Melainkan lebih kepada pembuatan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis IT.
“Bukan hanya ngomongin Perda 60/40 saja, bukan hanya ngomong ini rakyat Karawang harus bisa masuk kerja saja, tapi sistem berbasis IT harus ada. Sehingga koneksi laporan antara perusahaan ke pemda bukan hanya ke Disnaker, tapi ke Disdukcatpil dan sekolah-sekolah yang menjadi binaan, semuanya harus terkoneksi,” jelasnya.
Dikatakan, anggaran untuk membuat sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis IT sebenarnya tidak mahal, hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 miliar.
“Itu anggarannya tidak lebih dari 5 miliar kok kalau mau diciptakan, selesai itu. Sehingga anak-anak sekolah (pencaker) bisa konek nanti mengakses semuanya. Gak kayak sekarang masih manual dan jadul banget. Jadi keberadaan calo, kalau pakai sistem seperti itu pasti hilang,” tuturnya.(sir)
