Jakarta, spiritnews.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker.
Berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk mewujudkan komitmen tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan.
“Atas arahan Bapak Menteri (Ketenagakerjaan), kita selama ini terus mengingatkan dan mengupayakan bagaimana pelayanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar, usai membuka Entry Meeting Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Khairul menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan. Baik dalam hal layanan perizinan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan sebagainya.
Beberapa upaya yang dilakukan, diantaranya mengintegrasikan layanan, serta membangun layanan berbasis digital/online.
“Poin utamanya, kita harus melakukan perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa puas dalam merasakan pelayanan,” kata Khairul.
Selain layanan, Khairul menyebut bahwa reformasi birokrasi di Kemnaker juga mencakup aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess), dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan, terus ditata ulang atau diperbaharui.
“Salah satu upaya yang dilakukan secara bersama di lingkungan Kemnaker adalah kita berusaha mengidentifikasi hal-hal yang sudah coba dilakukan selama ini oleh seluruh unit kerja kita, terkait dengan implementasi reformasi birokrasi,” terang Khairul.
Reformasi birokrasi yang dilakukan Kemnaker selama ini, sebut Khairul, telah membuahkan hasil. Diantaranya adalah Opini WTP dari BPK atas laporan keuangan Kemnaker dalam 3 tahun terakhir.
Khairul pun menyatakan antusiasmenya terhadap evaluasi dari Tim Evaluasi Kemenpan-RB. Harapannya, evaluasi tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai Kemnaker, sehingga berbagai perbaikan dan inovasi dapat terwujud.
“Dalam kaitan itu, kita teman-teman di Kemenker beserta seluruh Direktorat Jenderal, serta unit teknis telah mempersiapkan upaya-upaya di dalam rangka adanya suatu evaluasi dari Kemenpan-RB ini,” paparnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengapresiasi komitmen seluruh pejabat eselon I dan eselon II Kemnaker yang hadir dalam Entry Meeting ini.
“Kehadiran seluruh pejabat dalam evaluasi RB ini sangat diapresiasi, karena menunjukkan kesungguhan dan komitmen Pimpinan Tinggi Kemnaker untuk menerapkan reformasi birokrasi di Kemnaker,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan, evaluasi akan dilakukan di seluruh unit eselon I Kemnaker. Evaluasi ini mencakup implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan survei integritas jabatan.
Selain itu, dilakukan evaluasi penerapan zona integritas di BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK Bekasi, dan Direktorat PPTKA.
“Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemajuan program reformasi birokrasi, dengan sasaran utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan layanan publik secara prima kepada masyarakat,” ungkapnya.(rls/sir)
