Jakarta, spiritnews.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Rafli, mengingatkan semua stakeholder di Aceh untuk benar-benar menaruh perhatian yang serius pada persoalan distribusi BBM bersubsidi.
“Harus dipastikan tepat sasaran, sehingga kuota BBM bersubsidi untuk Aceh akan tercukupi hingga akhir tahun,” kata Rafli, kepada spiritnews.co.id, Sabtu (12/10/2019).
“Ini perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah, pertamina, dan aparat penegak hukum, sehingga kekosongan bbm subsidi di SPBU-SPBU di Aceh yang sering terjadi menjelang akhir tahun, tidak terulang lagi. Langkah antisipasi ini akan memastikan bahwa antrean panjang selama berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM tidak akan terjadi lagi,” kata pria yang juga dikenal sebagai seniman dan penggiat budaya Aceh ini.
Rafli juga menghimbau masyarakat pengguna bbm non subsidi, terutama kalangan dunia usaha, perkebunan, kontraktor pemerintah, dan kalangan industry, untuk tidak lagi menggunakan bbm bersubsidi yang memang tidak diperuntukkan bagi mereka.
“Untuk itu, dibutuhkan kesadaran kolektif dari teman-teman pengusaha, kontraktor, dan kalangan industri untuk bersama-sama menjaga ketahanan energi kita, sehingga iklim usaha dan stabilitas di masyarakat bisa dipertahankan. Jadi saya menghimbau kiranya semua saudara-saudara kita di Aceh dari dunia usaha dan industri, yang Alhamdulillah diberikan berkah kemampuan ekonomi lebih baik, untuk tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi,” katanya.
Dalam catatan media ini, memang antrean panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi biasanya akan terjadi menjelang akhir tahun, dimana jumlah BBM bersubsidi yang tersedia di SPBU-SPBU biasanya sudah dibatasi.
Pembatasan ini disebabkan oleh telah habisnya jumlah kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan pemerintah dan disalurkan melalui Pertamina.
Sekjend Hiswanamigas Aceh, Muhammad Amin Tjut Ali, membenarkan hal ini pemerintah sebenarnya telah menetapkan kuota bbm subsidi untuk setiap provinsi, termasuk Aceh, yang disesuaikan dengan kebutuhan hingga akhir tahun. Biasanya kuota yang diberikan selalu lebih besar dari kebutuhan riil.
“Maka seharusnya cukup. Jika kuota bbm bersubsidi itu ternyata sudah habis sebelum tahun berakhir, berarti ada yang salah dalam penyalurannya dan dapat dipastikan bahwa BBM subsidi itu mengalir ke yang tidak berhak.
Disinilah pentingnya synergy dari semua pemangku kepentingan dan juga masyarakat untuk mengawasi penyalurannya sehingga tepat sasaran,” ungkapnya.(mah)
