Kabupaten Sintang, spiritnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Sosial untuk peningkatan program perlindungan dan jaminan sosial.
Khususnya untuk verifikasi dan basis data terpadu dan pemadanan data BDT PKH, PBI JKN, pada aplikasi SIKS-NG.
“Kemiskinan adalah keniscayaan di suatu daerah. Orang miskin ada dimana-mana, wilayah kumuh di perkotaan. Negara tentu menjamin kesejahteraan umum dan perlindungan untuk fakir miskin,” kata Bupati Sintang, Jarot Winarno, saat membuka membuka rapat tim teknis koordinasi penguatan kualitas SDM Dinas Sosial, di Balai Praja Komplek kantor Bupati Sintang, Senin (28/10/2019).
Program jaring pengamanan sosial dibuat pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Ketika kemiskinan dibawa kedalam angka, seringkali menjadi ‘misteri’. Pada periode Maret 2018, jumlah penduduk miskisn di Sintang ada 10,35% dari total penduduk.
Pendapatan per kapita, angka pengangguran turun, gini rasio rendah tapi angka kemiskinan cenderung naik. Setelah ditelusuri, ternyata garis kemiskinan Sintang cukup tinggi, berada di angka 551ribu per kepala per bulan atau 2,2 juta perbulan. Artinya bila pendapatan keluarga di Sintang kurang dari angka tersebut, maka keluarga itu dianggap atau masuk dalam kategori miskin.
Ada juga bisa pada proses pendataan. Sehingga perlu diperhatikan juga. Ada misklasifikation sebagai efek dari suasana batin masyarakat di desa.
Ada pembaharuan dalam bentuk sistem online yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Ada banyak hal positif didalamnya. Misalnya ada dinamis dalam proses update boleh 4 kali. Ini sistem terbuka, canggih, dinamis. Sistem yang canggih ini tentu kembali ke orang yang mengerjakan.
“Data kita akan secara periodik data akan dirilis dan dikontrol. Operator desa mendata dengan baik dan tepat. Untuk jadi valid, data harus dikonfirmasi dalam musyawarah desa. Saya harapkan sangat teliti dan tepatlah dalam proses pendataan, updating serta penggunaan sistem yang baik dan canggih ini,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Arbudin, mengatakan, prime mover pembangunan telah dicanangkan oleh Pemkab Sintang. Hasil pembangunan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
“Dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan diperlukan data dan informasi yang tepat dan terbaru. Itulah sebabnya kita disini untuk memperdalam ilmu guna menghasilkan data yang baik dan tepat,” jelasnya.
Di Dinas Sosial ada Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), seperti, identitas rumah tangga sasaran, kesehatan, pendidikan, demografi, kepesertaan program, kepemilikan asset dan perumahan.(gaol)
