Jakarta, spiritnews.co.id – Pelaksanaan sistem kesehatan di Indonesia dinilai ruwet oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Terbukti, jenazah bayi Muhammad Khalif Putra dapat dibawa paksa oleh sekelompok Ojek Online (Ojol) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang.
“Kasus ini adalah potret besar dari segala keruwetan soal kesehatan di Indonesia. Ini kalau kita tarik bisa menjadi persoalan bahwa informasi belum terdistribusi dengan baik. Di sisi lain ternyata masih banyak lho masyarakat yang tidak mampu dan tidak tercover BPJS oleh pemerintah,” kata Ninik, sapaan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Ninik menyatakan, dalam persoalan ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan rumah sakit. Begitu juga dengan teman-teman Ojol tidak bisa disalahkan karena ini adalah persoalan kemanusiaan dan keagamaan yang kalau orang meninggal memang diwajibkan bagi yang hidup untuk mengurusnya dan memakamkannya.
“Kalau kita tarik lagi kenapa ada masyarakat miskin tapi tidak masuk BPJS ? Padahal BPJS khusus keluarga miskin berupa PBI yang dibiayai oleh negara/APBD. Harusnya pasien seperti ini tercover, tapi nyatanya tidak,” imbuh Ninik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menjelaskan ketentuan mengenai waktu 2 jam untuk mengeluarkan jenazah adalah SOP bagi seluruh RS. Akan tetapi informasi ini tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat sehingga terjadi pengambilan paksa jenazah Khalif.
Oleh karena itu, Ninik meminta rumah sakit untuk segera lakukan perbaikan informasi prosedur pelayanan dan disosialisasikan ke masyarakat. Dia juga berharap masyarakat lebih jeli lagi menyaring berita-berita hoaks yang beredar agar kasus pengambilan paksa ini tidak terulang lagi.
Legislator asal Banyuwangi, Jawa Timur ini juga meminta pemerintah untuk terus memperbaiki data masyarakat miskin yang belum menerima BPJS Kesehatan, terutama kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Ini adalah koreksi untuk semua. Rumah sakit tidak boleh defense, informasi mengenai prosedur pelayanan publik perlu disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.(rls/sir)
