Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Penetapan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera semestinya menjadi cambuk bagi Pemerintah Aceh untuk terus maju dan fokus kebada program ekonomi kerakyatan.
Sehingga, seyogyanya Pemerintah tidak perlu menyalahkan pihak mana atau mencari kambing hitamnya siapa, namun ini menjadi bahan untuk introspeksi dan mawas diri bagi Wabil khusus pemerintah dan semua elemen yang ada di Aceh.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Yayasan Aceh Kreatif (AK), Delky Nofrizal Qutni kepada spiritnews.co.id, Sabtu (25/01/2020).
Menurut, peringkat pertama termiskin di Sumatera ini adalah salah satu dalil kenapa Aceh harus segera mawas diri dan bangkit dari tidur.
“Kita tidak perlu terlalu lama euforia dengan peringkat terburuk dan memalukan itu, namun hal yang lebih penting bagaimana komitmen dan langkah-langkah kongkret yang mestinya segera diambil oleh pemerintah sebagai win-win solution untuk memajukan perekonomian Aceh. Mulai dari kebijakan anggaran ke depan hendaknya pemerintah harus lebih fokus kepada sektor ekonomi real yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Aceh Kreatif menilai sejauh ini penggunaan anggaran di Aceh terlalu banyak mubazir dan belum menyentuh subtansi kebutuhan masyarakat Aceh.
“Kita terlalu banyak mewacanakan program cet langet yang menyerap anggaran besar namun sangat kecil dampaknya secara langsung kepada masyarakat kecil, sehingga program itu hanya dinikmati oleh pengusaha atau kalangan atas saja. Alhasil, ekonomi masyarakat kecil semakin terpuruk dan yang kaya semakin kaya,” katanya.
Aceh Kreatif berharap pemerintah lebih kreatif dalam mengelola potensi yang ada di Aceh.
“Aceh punya potensi luar biasa di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, peternakan dan sektor real lainnya. Namun, hal sangat disayangkan jika potensi ini tidak dikelola dengan baik kemudian pemerintah justru malah masyarakat dituding tidak kreatif, padahal sentuhan dari pemerintah sangat minim, mirisnya lagi sudah minim juga tidak tepat sasaran,” sebutnya.
Delky melanjutkan, pengembangan ekonomi real di hulu juga harus didukung oleh penguatan ekonomi hilir.
“Pemerintah harus mendorong hadirnya industri-industri melibatkan SDM lokal yang dibangun berdasarkan potensi di suatu daerah atau kawasan. Sehingga industri-industri tersebut dapat menampung langsung hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun peternakan masyarakat. Sebagai contoh, jika disuatu wilayah potensinya adalah sektor perikanan darat maka pemerintah harus menghadirkan industri pakan, industri pengalengan ikan dan pabrik tepung ikan dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan sektor terkait. Pemerintah tinggal mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan atau galak-galak hate (dalam bahasa Aceh),” tuturnya.(mahdi)
