Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Hingga Senin (17/02/2020) kemarin, sebanyak 42 desa di Provinsi Aceh telah menerima transfer dana desa ke Rekening Kas Desa (RKD).
“Total dana yang telah ditransfer mencapai Rp 13 miliar lebih,” kata Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah M.Kes, saat membuka Rapat Kerja Percepatan Pembangunan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020, di AAC Dayan Dawood, Selasa (18/02/2020).
Diakuinya, desa yang telah menerima transfer dana adalah 15 desa di Kabupaten Aceh Besar, 9 desa di Kabupaten Aceh Tamiang, 9 desa di Kabupaten Bener Meriah, 4 desa di Kota Langsa, tiga desa di Kota Lhokseumawe, dua desa di Kota Sabang.
Selain itu, kata Taqwallah, sekitar 1.549 desa di Aceh telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Angka tersebut diyakini akan terus meningkat. Hal itu patut diapresiasi. Bahkan sampai kemarin, telah ada 559 yang telah memposting APBDes-nya di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
“Sebanyak 557 qanun APBG hasil Siskeudes yang telah diterima DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong) Kabupaten dan Kota. Ini rekor baru bagi kita di Aceh,” kata Taqwallah.
Ia mengajak semua pihak untuk merumuskan langkah terbaik dalam rangka mendorong percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Aceh.
“Dengan demikian dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat, sehingga pembangunan desa bergerak lebih cepat dan mampu berkontribusi bagi peningkatan ekonomi di desa,” kata Taqwallah.
Pesan tersebut disampaikan sekda di depan 1.445 keuchik, 289 camat, 23 Kepala DPMG kabupaten/kota se Aceh. Tahun 2020 ini, dana desa yang dikucurkan untuk Aceh mencapai Rp 5 triliun lebih. Jika dibagi rata makan pernah desa akan menerima sana sebesar Rp 769,5 juta. Dana yang sedemikian besar itu diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat desa.
“Jika dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, tentu akan menurunkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Aceh,” kata Taqwallah.
Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Suhadjar Diantoro, dalam sambutan Menteri Dalam Negeri, mengatakan, pemanfaatan dana desa tahun 2020 harus lebih fokus pada sektor produktif dan padat karya tunai. Artinya dana desa harus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa
“Tujuannya supaya uang berputar di desa. Dana desa ini harus menggerakkan sektor produktif di desa, dan kegiatannya harus mampu menjadi pengungkit ekonomi di desa,” kata Suhadjar.
Selain itu, atas arahan presiden, kata Suhadjar, dana desa tahun 2020 juga harus dimanfaatkan untuk penanganan stunting.
Suhadjar memaparkan, dalam kurun 2015-2019 pemerintah telah mengucurkan dana Rp 257,65 triliun untuk disalurkan ke seluruh Indonesia. Hal itu kata dia sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan di segala bidang.
Ia meminta pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten untuk aktif membina pejabat pemerintahan gampong dalam hal pengelolaan dana desa. Dengan demikian seluruh desa di Aceh bisa melakukan pencairan dana desa tahap pertama pada bulan Februari hingga Maret tahun ini. Pemerintah kabupaten dan kota, diminta untuk membuat program peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
“Berikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pejabat desa, sehingga program yang dihasilkan bisa efektif dan efesien,” ungkapnya.(mahdi)
