Jakarta, spiritnews.co.id – Alokasi dana BOS Madrasah tahun 2020 untuk membayar honor atau belanja pegawai hanya 30 %. Hal itu tertuang dalam juknis penyaluran dana BOS Madrasah yang diterbitkan Kemenag.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, mengatakan, bahwa kebijakan itu diambil karena prioritas pendidikan madrasah saat ini lebih pada upaya peningkatan mutu.
Ruang lingkup pemanfaatan BOS Madrasah untuk penguatan mutu, antara lain: 1) pengembangan program keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan; 2) penguatan potensi siswa melalui ajang lomba dan kompetisi; dan 3) penguatan mutu pembelajaran.
“Aturan itu lebih untuk memastikan bahwa anggaran BOS dapat digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran,” kata Kamaruddin Amin.
“Kalau alokasinya diperbesar hingga 50%, dikhawatirkan anggaran BOS habis habya untuk membayar honor-honor, karena madrasah hanya punya satu sumber BOS,” tambahnya.
Setiap tahun, madrasah memang hanya mendapat BOS dari Pemerintah pusat. Hal itu berbeda dengan BOS Sekolah yang punya sumber BOS pusat dan BOS daerah yang bersumber dari APBD.
Karena itulah, lanjut Kamaruddin Amin, juknis No 7330 tahun 2019 yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Islam mengatur bahwa batas maksimum penggunan dana BOS untuk belanja pagawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor kegiatan) pada madrasah negeri sebesar 30%.
“Pada madrasah swasta boleh lebih 30% dengan ketentuan disetujui Kepala Kankemenag Kab/Kota,” tutur Kamaruddin.
“Meski alokasi honor hanya 30%, mulai tahun ini dana BOS kan bisa digunkan untuk peningkatan mutu guru melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan seperti pelatihan, pemberdayaan KKG MGMP, dan lainnya. Artinya, tidak diberikan dalam bentuk honor, tapi penguatan kapasitas diri,” sambungnya.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar menambahkan bahwa Kemenag serius membenahi manajemen penyaluran BOS madrasah. Salah satu upayanya melalui rencana penerapan e-RKAM. e-RKAM merupakan sebuah platform berbasis elektonik yang digunakan madrasah untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan BOS. Penggunaan e-RKAM diharapkan akan berdampak pada efektivitas perencanaan berbasis kinerja dan efisiensi pembiayaan madrasah.
“Efisiensi pembiayaan ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran,” terang Umar.
“Tahun ini, Kemenag akan melakukan sosialisasi dan pelatihan penerapan e-RKAM di 12 provinsi sehingga sistem ini sudah bisa diterapkan pada 2021,” lanjutnya.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Imam Safei, mengatakan, ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp 300.000 per siswa, tahun ini menjadi Rp 600.000 per siswa. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari Rp 800.000 per siswa menjadi Rp 900.000 per siswa.
Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari Rp 1.000.000 per siswa menjadi Rp 1.100.000 per siswa. Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari Rp 1.400.000 per siswa menjadi Rp 1.500.000 per siswa.
“Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran,” ucapnya.
“Program peningkatan mutu apa yang akan jadi prioritas dalam penggunaan BOS, itu diserahkan pada kebutuhan madrasah. Karena madrasah yang tahu prioritas kebutuhan. Ini juga sejalan dengan kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar,” tandasnya.(rls/mahdi)
