Kabupaten Aceh Utara, spiritnews.co.id – Penandatanganan kontrak pembangunan proyek pabrik NPK (Nitrogen Phospor dan Kalium) antara PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara sebagai Pemilik dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk disingkat PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor utama dilakukan pada Maret 2019.
Dijadwalkan masa pembangunannya selama 2 tahun 5 bulan dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini nantinya akan memproduksi pupuk NPK dengan kapisitas 500.000 ton per tahun. Bila pembangunannya tidak terhambat dan berjalan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan tersebut banyak pihak akan mengancungkan jempol atas keberhasilan yang dicapai.
Ketua Forum Kelompok Kerja (Pokja) Lingkungan PT PIM, Ir Agusseha H Alatief, mengaku, belum bisa meramalkan apakah proyek NPK yang sedang dibangun itu bisa selesai seperti yang ditargetkan. Pasalnya waktu yang sudah berjalan sudah 13 bulan tinggal 16 bulan lagi. Sementara pembangunannya baru sebatas pailing, kontruksinya belum.
Menurutnya, dalam waktu yang tersisa 16 bulan lagi itu bisa terkejar pasalnya untuk bahan material kontruksinya saja masih belum didatangkan.
“Entahlah, karena memang proyek yang sedang dibangun itu terlihat sangat rumit dan penuh risiko. Risiko bisa berasal dari sumber-sumber pemicunya. Bisa dari lingkungan, perancangan, logistik, keuangan, politik, konstruksi, dan operasional. Namun dari semua risiko tersebut yang menonjol disebut sebut masalah keuangan,” katanya.
Dijelaskan, dari sejumlah kejadian seperti demo yang digerak kalangan pemuda lingkungan diawal pembangunannya menjadi salah satu pemicu. Selain itu mungkin juga timbul risiko dalam Bidang Manajemen, misalnya kurang tepatnya perencanaan yang melingkup biaya, jadwal, dan ketepatan penentuan struktur organisasi, ketelitian pemilihan personil atau kurang jelasnya kebijakan dan prosedur, serta koordinasi pelaksanaan.
Agusseha juga memaparkan, terhadap risiko dalam Bidang Teknis, seperti ketepatan pekerjaan, ketepatan pengadaan material, ketepatan jadwal dan kualitas konstruksi, tersedianya tenaga ahli dalam teknologi modern untuk bidang konstruksi.
Semua yang tersebut lanjutnya, mungkin tidak terhindar, maklum saja industri yang sedang dibangun PT PP berada di tengah kawasan banyak pengangguran dan kemiskinan.
“Namun begitu kita mohon kepada semua pihak, Pemerintah Aceh, DPRA, DPRK, Tokoh Masyarakat, Ulama, LSM dan cendikiawan lainnya untuk ikut membantu bagaimana proyek industri yng sedang dibangun itu bisa selesai seperti yang telah dijadwalkan.
Agusseha mengklaim, proyek NPK yang sedang dibangun PT PIM menjadi taruhan dan tonggak masuknya investasi ke Aceh, bila gagal jangan bermimpi investasi bakal masuk ke Aceh.
“Untuk PT PIM sendiri perlu diingatkan juga terutama dalam penerimaan tenaga kerja seperti merekrut kembali pensiunan dan keluarganya harus dibatasi serta karyawan yang terlibat bisnis dilingkungan perusahaan juga harus ditindak,” Agusseha yang juga Kepdes Tambon Tunong.(mah)
