Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Angka bantuan penanganan pandemi Covid-19 yang mencapai Rp 1,7 triliun di Provinsi Aceh sangat rawan disunat. Apalagi hingga saat ini anggaran sebesar itu tidak memberikan dampak signifikan dan sebanding kepada masyarakat Aceh.
Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA), Muhammad Hasbar Kuba, masalah anggaran ini harus sangat berhati-hati, apalagi ini ditujukan untuk penanganan musibah wabah Virus Corona.
“Rp 1,7 triliun yang bersumber dari APBA belum lagi yang dari APBK tentu jumlahnya tidak sedikit, namun lagi-lagi masyarakat seakan hanya dapat karung bernilai Rp 20 ribu per lembar berisi sembako, tanah kuburan dan masker yang disinyalir dominannya didatangkan dari luar Aceh, ini sungguh menyedihkan,” kata Hasbar, kepada spiritnews.co.id, di Aceh, Rabu (29/4/2020).
Dikatakan, sejauh ini keterbatasan alat kesehatan hingga Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas rumah sakit dan Puskesmas juga masih terjadi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh seakan masih menunggu bantuan pemerintah pusat melalui revisi rencana kegiatan DAK bidang kesehatan misalkan untuk melengkapi fasilitas rumah sakit rujukan dan P2P.
“Lagi-lagi publik khawatir dana yang besar untuk penanganan covid 19 itu hanya akan jadi bulan-bulanan elit untuk menambah operasional, melakukan sunatan anggaran dengan judul covid dengan sistem tanggap darurat yang di BPBA atau BPBD,” tegasnya.
Menurutnya, peluang lainnya yang berkemungkinan dimainkan adalah stabilitas harga barang-barang yang sedang guncang dan di atas Harga Eceran Terendah (HET).
“Ini akan jadi dalih dan peluang Mark up dilakukan sacara besar-besaran,”lanjutnya seraya dia mengkhawatirkan, dari dana Rp 1,7 triliun tersebut hanya sekitaran Rp 500 miliar yang menyentuh masyarakat, selebihnya berpotensi disunat dengan dalih operasional dan berbagai dalih lainnya,” jelasnya.
Sejauh ini, kata Hasbar, semua realokasi dan refokusing anggaran tertumpu untuk penanganan covid-19 namun nyatanya di lapangan yang dihadapi masyarakat tak lebih dari kecemasan dan ketakutan.
“Dalam kondisi seperti ini kami minta pemerintah tidak PHP kendatipun banyak elit yang berstatus PDP dan ODP,” tandasnya.
“Pemerintah seharusnya hadir, bukan cuma bisanya beli karung beras seharga 1,2 M, atau menambah operasional aparatur dengan dalih penanganan covid-19. Anggaran besar itu Harus lebih benar-benar menyentuh persoalan dan menjawab kegelisahan rakyat,” ujarnya.
Mirisnya lagi, jika terjadi misalkan begini, harga masker di pagu anggaran 8500-12000/pcs di beli kepada UMKM sebagian kecil kepada dengan harga 6.500, kemudian sebagian besar di beli di luar seharga 4000/pcs. Tentunya peluang-peluang Pat gulipat seperti ini bisa saja terjadi.
“Kita berdo’a di bulan penuh berkah ini agar alokasi anggaran yang besar itu dapat benar-benar dipergunakan untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat disibukkan dengan isu larangan dan himbauan tragedi Pat gulipat pun dilancarkan. Moga-moga saja kekhawatiran itu tidak terjadi di bumi serambi Mekkah ini,” ungkapnya.(mah)
