Kota Banda Aceh, spiritnews.co.id – Kondisi Provinsi Aceh yang hingga saat ini merupakan zona hijau penyebaran Covid-19 menjadi salah satu indikator bahwa arah kebijakan pemerintah yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah terkait pemilihan ekonomi pasca pendemi Covid-19.
Sehingga pemerintah diharapkan lebih menitik beratkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK diarahkan kepada pemulihan ekonomi masyarakat Aceh di berbagai sektor.
Ketua Yayasan Aceh Kreatif, Delky, mengatakan, melihat kondisi Aceh saat ini, hal yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini sentuhan kongkret dari pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
“Jika kita lihat di masa pendemi Covid-19, peran pemerintah sangat minim di Aceh terutama dari aspek kebijakan anggaran, namun masyarakat Aceh tetap berjuang dan membuktikan bahwa walau pemerintah dominannya hanya bisa mengeluarkan himbauan dan seruan,” kata Delky kepada spiritnews.co.id, di Banda Aceh, Rabu (27/5/2020).
Namun berkat alam Aceh, daya tahan tubuh masyarakat Aceh dan tentunya kehendak yang Maha Kuasa Aceh berhasil ancaman penyebaran Covid-19. Jadi, kita melihat bahwa Aceh menjadi contoh dalam penanganan Covid-19 peranan pemerintah sangatlah minim, bahkan tak jarang seruan dan himbauan dari pemerintah tersebut mendapat perlawanan dan pertentangan dari masyarakat.
“Untuk itu, pada masa pemulihan ekonomi ini kita harapkan pemerintah benar-benar hadir, bukan sebatas retorika seruan dan himbauan seperti sebelumnya,” kata Delky.
Dikatakan, sebelumnya Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan anggaran dari APBA untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,39 triliun untuk Jaring Pengamanan Sosial, sebesar Rp 179 miliar untuk kesehatan, dukungan Industri sebesar Rp 215 miliar dan Pemulihan ekonomi Rp 4,4 miliar.
“Namun, melihat kondisi saat ini kita harapkan pemerintah Aceh segera melakukan revisi dan realokasi anggaran dan menitikfokuskan anggaran yang lebih besar untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi multisektor. Begitu juga anggaran yang bersumber dari APBK ataupun APBN,” ujarnya.
Dijelaskan, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan sebesar Rp 15,1 triliun dalam rangka dukungan pemulihan ekonomi untuk pemerintah daerah.
“Alokasi anggaran dari APBN dalam rangka pemulihan pemulihan ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari penyediaan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari BUN yang bertujuan untuk mencepatan pemulihan ekonomi daerah sebesar Rp 5 triliun, cadangan DAK untuk pembangunan fisik Rp 9,1 triliun, dan pinjaman untuk daerah sebesar Rp 1 triliun,” jelasnya.(mah)
