Kota Bekasi, spiritnews.co.id – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyebutkan bahwa program dari Kementerian Sosial harus terkoneksi dengan bantuan Bapelitbangda Kota Bekasi, agar terserapnya dana yang akan diajukan dalam program baik tersebut.
Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa program tersebut juga harus terkoneksi dengan Diskominfostandi yang akan membantu dalam penjabaran data masyarakat Kota Bekasi.
Melalui Dinas Sosial Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, membahas mengenai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Bekasi yang nantinya akan menjadi bahan acuan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Acara terselenggara di Hotel Aston Kota Bekasi tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri anggota dari organisasi sosial sebanyak 70 orang.
“Tujuan dari program ini ialah mendapatkan kesamaan visi tentang sistem satu pintu penanganan fakir dan hal ini juga mengacu pada Permensos 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu,” kata Rahmat Effendi, Rabu (26/8/2020).
Dengan Perwal 57 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, mengenai data kemiskinan (Big Data) dalam Permensos No 5 Tahun 2019, maka dilanjutkan dalam sebuah pengaplikasian di masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.
“Dalam peluncuran program tersebut, semoga bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kota Bekasi secara signifikan, dan bisa bergerak berdasarkan data dan terukur dan yang paling utama ialah penanggulangan PPKS tidak lagi bersifat sektoral dan dilakukan dengan mengutamakan sinergitas antar OPD yang ada,” jelasnya.
Wali Kota pada kesempatan itu juga memberikan solusi kemudahan dalam menyikapi kemiskinan di Kota Bekasi, yang selalu dilatarbelakangi oleh persolaan komunikasi, contohnya saja bantuan sosial, dimana yang menerima masih memiliki mobil dan hal ini dianggap tidak sampai ke target.
“Solusinya, luas Kota Bekasi hanya 21 ribu hektar, jangkauannya dekat tidak sulit, tapi tidak pernah selesai mengapa?. Kini sudah jamannya serba teknologi, by name by addrres, apa saja yang harus dibangun kebutuhan ekonominya, harus tersinegritas dengan Dinas Komunikasi nya, agar langsung dapat mencapai target masyarakat,” katanya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Pepen ini juga menekankan kepada Dinas Perkimtan Kota Bekasi yang harus melakukan pendataan terhadap lingkungannya, MCK, air bersih, jalan setapak, sarana prasarana PSU, juga termasuk sekolah. Ini adalah cara kerja sinegritas, sehingga Dinas Sosial hanya perlu mendata secara rinci apa yang dicari dari warga yang tidak mampu.
“Semoga ini dapat mengerahkan pergerakan seluruh unsur sosialnya, dan melalui hal tersebut, diharapkan juga dilakukan sosialisasi mengenai dampak dari Covid-19 di Kota Bekasi,” jelasnya.(sam)
