Jakarta, spiritnews.co.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melantik pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (28/8/2020) di Ruang Tri Dharma Kemnaker, Jakarta.
Nama-nama pejabat yang dilantik, ialah Anwar Sanusi sebagai Sekretaris Jenderal, Budi Hartawan sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Suhartono sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Nama lain yang dilantik, yaitu Haiyani Rumondang sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bambang Satrio Lelono sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Tri Retno Isnaningsih sebagai Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional.
Ida mengingatkan bahwa jabatan tinggi madya merupakan ujung tombak Kementerian Ketenagakerjaan. Pejabat di lingkungan tersebut bertugas merumuskan dan penentu eksekusi kebijakan di lapangan, sehingga sangat menentukan kebehasilan tugas pokok Kemnaker.
“Pejabat tinggi madya sekaligus juga merupakan posisi kunci dalam bersinergi dengan unit-unit kerja yang ada,” kata Ida.
Oleh karena itu, dalam rangka memajukan Kemnaker, ia berharap seluruh jajaran, khususnya pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja secara maksimal, bekerja keras, dan tegas.
“Hilangkan ego-ego yang pada akhirnya menghambat kinerja kementerian kita secara keseluruhan,” ucapnya.
Ia menyatakan bahwa terdapat beberapa terobosan yang harus dilakukan. Pertama, reformasi birokrasi. Diantara agenda refromasi birokrasi di lingkungan Kemnaker yaitu penataan ulang Struktur Oraganisasi dan Tata Kerja (SOTK), penataan ulang tugas dan fungsi, penguatan kapasitas SDM pegawai, dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih efektif.
Kedua, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah legacy yang harus diteruskan dan diperkuat menjadi induk platform ketenagakerjaan terdepan di Indonesia.
“Era disrupsi yang terjadi saat ini mau tidak mau mengharuskan kita untuk mentransformasi pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan secara digital yang terbukti lebih efisien dan efektif,” ucapnya.
Ketiga, pengembangan sistem integrasi program pelatihan dan penempatan. Dua program yang dilakukan oleh unit yang berbeda tersebut harus terintegrasi dan dilakukan secara berkesinambungan.
Pelatihan yang dilakukan oleh Direktorat Binalattas harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Begitu juga penempatan tenaga kerja harus berbasis pada kompetensi yang ada.
“Hanya dengan cara itulah agenda pengembangan sumber daya manusia kita dapat mengatasi pengangguran,” ucapnya.
Keempat, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Menurutnya, BLK merupakan infrastruktur yang sangat vital untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten.
Kemnaker harus mentransformasi BLK agar dapat berperan secara optimal untuk menyiapkan SDM dan tenaga kerja yang kompeten. Transformasi yang dilakukan setidaknya memenuhi empat pilar, yaitu reformasi, revitalisasi, by design dan rebranding.
Kelima, inovasi cipta kerja dengan melakukan desain ulang program kewirausahaan. Hal itu dikatakan karena selama ini program kewirausahaan di Kemnaker belum efektif dalam mencetak wirausaha baru. Menurutnya, banyak program dibeberapa unit yang tidak terintegrasi.
Saat ini pihaknya telah merumuskan proses pengembangan wirausaha yang utuh, terintegrasi dan berkelanjutan yang mengintegrasikan program dari berbagai unit menjadi tahapan utuh penciptaan kewirausahaan.
Proses tersebut diharapkan dapat mencetak wirausaha-wirausaha baru yang pada akhrnya menciptakan lapangan kerja.
“Saya berharap saudara-saudara dapat mengawal bebagai terobosan tersebut. Lakukan inovasi dengan lompatan-lompatan untuk mencapai kinerja terbaik. Jangan bekerja dengan bussines as usual. Jangan hanya puas dengan hanya melakukan rutinitas sehari-hari,” tandasnya.(rls/red)
