Puluhan Warga Asal Aceh – Sumut Terdampar di Andaman India, Presiden Diminta Turun Tangan

  • Whatsapp
spiritnews.co.id

Kabupaten Bireun, spiritnews.co.id – Sekitar 69 warga Indonesia terdampar di Kepulauan Andaman India selama delapan bulan lamanya. Mereka merupakan warga Aceh 61 dan 8 warga dari Belawan Medan, Sumatera Utara. Bahkan mereka minta perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Perkumpulan Swadaya Masyarakat (PSM) Rantau Melayu Sumatera Utara, Marwan Lubis didampingi Humasy Sulais Taufik.

Bacaan Lainnya

PSM Perantau Melayu Sumatera Utara menuturkan telah cukup lama melaporkan hal ini ke Konsulat Jendral India di Medan.

Polda Sumatera Utara juga sudah menyampaikan perihal upaya penjemputan yang disampaikan langsung ke pihak Deplu RI di Jakarta yang diterima oleh Direktur Bagian Hukum.

“Namun semua mendapat jawaban sekarang situasi wabah virus corona atau Covid-19. Tapi bagaimana cara penanganannya?. Saat ini mereka sudah dibebaskan dari hukuman di Negara Memamalini tersebut dan menunggu untuk bisa dijemput dan dipulangkan ke Aceh dan Belawan Medan, Sumatera Utara,” ujarnya.

Dikatakan, sebenarnya mereka sudah cukup cemas menunggu kepulangan mereka dan hal ini membuat keluarga mereka sangat rindu untuk bisa berkumpul bersama keluarga.

“Saat ini dengan kondisi seperti ini sangat sulit, jangankan ongkos pulang, setidaknya untuk memenuhi kabutuhan hidup sehari-hari, mereka mengalami kesulitan,” sebut Marwan Lubis cs bersama anggotanya Herman, Rahmad Hidayat, termasuk warga Ujong Blang Azhari Ujong Blang yang mewakili Panglima Laoet Muhammad Nasir Usman.

Ketua LSM Seni Budaya Megic Aceh Maha Guru, Masri Yoga, meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Bupati Bireuen, Muzakkar A. Gani, harus bertanggungjawab kepada bangsa dan rakyatnya untuk menjemput mereka.

Azhari Ujong Blang mewakili Panglima Laoet M Nasir Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, mengatakan sebanyak 69 WNI terdiri dari 61 orang suku Aceh dan 8 orang suku Melayu.

Termasuk tujuh orang nelayan menggunakan boat ‘Selat Malaka’. Dari 35 orang ada sekitar 45 awak Boat Sinar Desa, diantaranya 7 warga Gampong Kuala Raja, yakni Dahrul Zakaria, Muhammad Syarif, Sayuti Salem, M Tahar Ali bersama Zul Salem dan satu orang Samsul Bin Musa (Tekong) warga Ujong Blang Kecamatan Kuala Bireuen.

Sejak Januari 2020, menurut Azhari warga Gampong Kuala Raja dan Ujong Blang Bireuen mencari ikan mengunakan dua boat penangkap ikan di laut Selat Malaka mengalami kerusakan mesin dan kehabisan Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga terdampar di Kepulauan Andaman India.

“Sejak itu pula, tidak pernah pulang lagi untuk berkumpul bersama keluarga sampai sekarang ini, keluarga cukup resah dan warga masyarakat setempat cukup sedih. Sesuai laporan sesama nelayan, mareka ini telah ditangkap di negara India,” ujar Azhari Ujong Blang.

Sedangkan 8 nelayan asal Medan-Belawan Sumatera Utara sejak 1 Juni 2020, juga terdampar di negara tersebut akibat dua Bout Rantau Melayu dan Bout Tuah Melayu masing-masing 4 orang, juga mengalami mati mesin dan ditangkap polisi Kepulauan Andaman India.

Dari 8 orang tersebut, juga ada Zubir Amir bin Amir Abdullah merupakan Ketua DPP Perkumpulan Swadaya Masyarakat Rantau Melayu Pusat, Muhammad Yusuf, Mahyuddin (Tekong Bout Rantau Melayu), Muhammad Ikrat, Ikhairul Iswan Marpaung (Tekong Bout Tuah Melayu).

“Bersama Supianto, Ganda Putra Siregar dan Dedy Anto bersama 69 orang Aceh-Belwan Medan Sumatera Utara sangat berharap agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk dapat memulangkan mareka yang sudah delapan bulan disana tanpa ada perhatian sedikitpun dari negara tercinta ini,” tambah Marwan bersama tiga orang personilnya dengan misi sosial dari Medan khusus datang ke Bireuen bermusyawarah dan meminta kepada Ketua LSM Seni Budaya Megic Aceh Maha Guru Masri Yoga bersama Panglima Laoet Kuala.

“Untuk mencari solusi agar semua orang Aceh dan Sumatera Utara dapat segara dipulangkan ke Negara Republik Indonesia ini, Bupati Bireuen, Gubernur Aceh dan Sumut sekalipun Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab kepada warganya,” pungkasnya.(mah)

Pos terkait