Kabupaten Subang, spiritnews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang mengevaluasi percepatan penurunan stunting 2020, setelah adanya penilaian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Evaluasi tersebut langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi melalui video conference (Vicon) dengan tim evaluasi percepatan penurunan stunting Provinsi Jawa Barat, Selasa (20/10/2020).
Dalam penilaian secara vicon tersebut Kang Akur sapaan Wakil Bupati Subang Agus Masykur melakukan presentasi tentang upaya Kabupaten Subang dalam percepatan penurunan stunting 2020.
Penetapan lokus stunting di Kabupaten Subang difokuskan pada balita lebih dari 8%, layanan kesehatan ibu hamil, bayi, remaja, dan ibu nifas dibawah 100%, akses sanitasi dan ketersediaan air minum layak dibawah 100%.
“Tujuan dari pencegahan stunting ini untuk meningkatkan peran lintas sektor dan unsur masyarakat dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Subang serta mencegah terjadinya stunting baru,” katanya.
Ia mengaku sangat mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk mewujudkan zero stunting baru pada tahun 2023 dan Kabupaten Subang menargetkan stunting kurang dari 8% pada tahun 2020 memuju Subang Jawara.
“Target Subang pada tahun 2021 stunting di Subang berada di level dibawah 5% dan tahun 2023 targetnya zero stunting baru sesuai target stunting Jawa Barat,” jelasnya.
Berbagai aksi dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam pencepatan penurunan stunting diantaranya pembinaan KPM di 253 desa/kelurahan, manajemen data, analisa data hasil bulan penimbangan balita dan publikasi data dan informasi kegiatan percepatan penurunan stunting
Berbagai inbovasi satgas percepatan penurunan stunting Kabupaten Subang (Kamisan Stunting) dialakukan oleh OPD terkait tingkat Kabupaten / anggota satgas stunting untuk terwujudnya intergrasi – sinergitas penanganan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Subang.
“Pencegahan stunting perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor yang sudah terbangun, terutama dalam hal linierisasi kegiatan dari hulu sampai hilir (remaja putri sampai dengan anak bawah dua tahun), peningkatan sebaran informasi kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH melalui perangkat daerah terkait dan peningkatan dukungan anggaran di semua perangkat daerah. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat Subang presentase penduduk miskin masih tinggi, ada 10% KPM PKH masih terbatas informasi,” ungkapnya.(rls/red)
