Kabupaten Purwakarta, spiritnews.co.id – Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Purwakarta untuk tidak melakukan perjalanan keluar kota saat cuti bersama dan libur panjang mulai 28 Oktober hingga 1 November 2020 mendatang.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat menetapkan tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 sebagai cuti bersama. Cuti bersama ini ditetapkan sebagai bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober 2020.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyiapakan Surat Edaran (SE) yang harus dijalankan oleh seluruh pegawai pemerintah, baik itu ASN atau non-ASN. Ada beberapa poin yang disiapkan dalam SE tersebut.
Ia mengatakan, sesuai keputusan Presiden dan aturan teknis dari tiga kementerian terkait cuti bersama dan libur panjang, SE Bupati Purwakarta melalui BKPSDM.
“Kami imbau (ASN) tetap di rumah tak melakukan perjalanan ke daerah zona merah agar meminimalisasi penyebaran Covid-19. Sebaiknya liburan diisi oleh kegiatan yang sifatnya edukasi dengan bercengkrama bersama keluarga,” kata Anne, di Purwakarta, Selasa (27/10/2020).
Saat pelaksanaan cuti bersama nanti, pihaknya pun menekankan dalam SE nomor 061.1/1478/org yang dikeluarkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta. Dimana saat cuti bersama nanti, pegawai tidak boleh keluar daerah. Apalagi pergi ke zona merah.
Sebagai langkah antisipasi dari Pemda untuk mencegah ASN bepergian saat cuti bersama dan libur panjang, pemkab miliki agenda seperti sumpah pemuda dan maulid Nabi Muhammad SAW.
“Saya harap semua ASN bisa ikut berpartisipasi. Kami masih pasang mata dan terus meningkatkan kewaspadaan terkait wabah virus corona itu. Untuk itu, kami menginstruksikan seluruh dinas/OPD hingga pemerintahan tingkat desa, serta pihak-pihak terkait lainnya supaya turut andil dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 ini,” ujarnya.
Ketika ditanya terkait sanksi ASN yang melanggar, bupati yang akrab disapa Ambu Anne mengaku hanya ada sanksi berupa teguran administrasi, karena mereka dianggap indisipliner.
“Kalau sanksi lainnya saya kira belum ada karena regulasinya sudah kuat dari pusat,” imbuhnya.(rls/red)
