Kota Bekasi, spiritnews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bahas sistem pengendalian inflasi daerah dan laporan akhir pekerjaan konsultasi penelitian kajian sinergitas pengendalian inflasi daerah Kota Bekasi dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya.
Rapat dibuka oleh Eka Hidayat, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bekasi dan dihadiri Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi, Inspektur Kota Bekasi, BPKAD Kota Bekasi, Bapelitbangda Kota Bekasi, DiskopUKM Kota Bekasi, Disdagperin Kota Bekasi, Diskominfostandi Kota Bekasi, Dishub Kota Bekasi, Disketapang Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Kasat Intelkam Polresta Bekasi Kota serta Badan Statistik Kota Bekasi di Ruang Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi.
“Diharapkan kajian sinergitas pengendalian inflasi daerah Kota Bekasi menjadi gambaran dan rekomendasi bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bekasi, untuk mengambil kebijakan dalam mengantisipasi laju inflasi di Kota Bekasi,” kata Eka, di Kota Bekasi, Kamis (12/11/2020).
Dikatakan, Pemkot Bekasi harus bisa menjaga daya beli masyarakat karena kinerja ekonomi akan banyak ditentukan dari konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat demi menjaga perekonomian di Kota Bekasi. Untuk mengetahui inflasi normal atau tidak normal teridentifikasi melalui indikasi barang imperior lebih banyak dari barang normal.
“Rujuan dari Tata Kelola Inflasi Kota Bekasi periode tahun 2021-2024 adalah untuk menjaga inflasi pada tingkat yang aman dan berkualitas. Yaitu inflasi yang mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat, banyak menyerap tenaga kerja dan juga surplus konsumen yang wajar,” jelas Eka.
Dan untuk sasaran yang dicapai adalah membantu kelancaran transformasi konsumsi menjadi investasi, mendorong dan memfasilitasi terciptanya penduduk yang produktif.
“Memberikan bantuan akses transaksi barang publik, regulasi dan penjadwalan pembayaran sektor publik tertentu dan melaksanakan mitigasi harga,” katanya.
Perlu dibagi instrumen pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar inflasi Kota Bekasi tetap terjaga. Instrumen terbagi dua ada instrumen yang bersifat kondisional dan berkala.
“Adapun skenario pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), anggaran khusus melalui UPT dan dana CSR. TPID berfungsi sebagai pengawas,” ungkapnya.(sam)
