Jakarta, spiritnews.co.id – Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Martha Simbolon, mengatakan, Kemenkominfo mengimbau masyarakat agar mulai menggunakan tanda tangan elektronik (TTE).
“Imbauan ini berkaitan dengan indikasi tingginya tingkat kecurangan pada transaksi e-commerce di masa pandemi. Transaksi e-commerce (transaksi daring) di Indonesia terindikasi masih rawan dimanfaatkan oleh frauders (penipu),” kata Martha dalam diskusi daring, beberapa waktu lalu.
Diakuinya, data Kemenkominfo mengindikasikan kecurangan (fraud) pada transaksi e-commerce cukup tinggi di masa pandemi. Tingkat kecurangan mencapai angka 35%, di mana 26% diantaranya merupakan korban online financial fraud (kecurangan transaksi daring).
“Pandemi yang sedang berlangsung di dunia mengharuskan pelaku usaha melakukan transformasi kegiatannya melalui sarana digital online, sementara itu memasuki masa pandemi, tingkat fraud dalam ekosistem digital di Indonesia makin meningkat dan akibatnya 57% masyarakat Indonesia meyakini transaksi daring rawan penipuan,” ujarnya.
“Untuk menyikapi hal tersebut, suatu mekanisme yang menyentuh aspek pengguna dan sistem yang dapat menjamin keamanan bertransaksi elektronik perlu hadir dan digalakkan penerapannya,” tambahnya.
Penggunaan sebuah sistem identitas elektronik (digital) yang menjadi pengenal resmi dan comply dengan hukum yang berlaku di NKRI dalam transaksi daring sudah menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Tanda tangan basah tidak dapat memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik, TTE adalah substitusi tanda tangan basah dalam sistem elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
“Digital certificate dan digital signature yang diperlukan sektor perbankan, layanan pemerintahan, atau pihak swasta lainnya bisa disediakan oleh pihak ketiga yang terpercaya dan mampu menjamin keamanan data transaksi digital yang melibatkan multi pihak,” ujarnya.
Menyikapi arahan Kemenkominfo, Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi, menyatakan pihaknya sebagai Certificate Authority (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) yang disahkan Kemenkominfo, siap mendukung arahan tersebut.
“Sebagai salah satu BUMN dengan kategori welfare yang kepemilikannya dikuasai pemerintah, disertai pengalaman keamanan dan autentikasi data hampir 5 dekade, Peruri bisa dipastikan akan selalu hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Tergolong sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan dukungan teknologi keamanan dan autentikasi data terkini, kami akan memberikan jaminan keamanan dan autentikasi data masyarakat Indonesia. Dokumen dan data digital anda aman bersama kami,” kata Adi.
Adi mengaku, penyediaan sistem sertifikat digital dan TTE oleh pihak ketiga dengan integritas tinggi ini dipastikan bisa mengefisiensi waktu birokrasi.
“Layanan Peruri Digital Business Solution, hingga saat ini telah melayani kebutuhan digital sertifikat dan TTE untuk beberapa instansi pemerintahan, perusahaan swasta nasional, universitas dan perbankan terbesar di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta,” ungkapnya.(rls/red)
