Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Berbeda pendapat dengan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, mengenai pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Praktisi Hukum Karawang, Asep Agustian SH,MH., malah mempertanyakan dana refocusing sebesar Rp 170 miliar.
“Kenapa sih bupati Ibu Cellica ini tidak mau melaksanakan PSBB di Karawang ? Kalau toh banyak pertimbangan terhadap ekonomi, ya semuanya pun pada ke ekonomi larinya. Pertanyaannya, kan ada dana refocusing. Ini mau dikemanakan pertanggungjawabannya ? Toh Karawang ini masuk zona merah dan siaga satu penyebaran Covid-19,” kata Asep kepada wartawan, di kantornya, Senin (11/1/2021).
Ia mengusulkan agar pelaksanaan PSBB diterapkan dengan sistem per wilayah.
“Kan bisa dibagi per wilayah. Daerah pemilihan (dapil) di Karawang ada enam. Kenapa ini yang sudah dikatakan masuk zona merah kenapa harus ada WFH, dewan saja WFH kan mau tuh. Lalu kenapa tidak dilakukan seperti itu saja yang artinya sama kaya LockDown atau PSBB,” tegasnya.
Kalau seperti itu, kata Asep, Bupati Karawang membiarkan masyarakat kena Covid-19.
“Saya jelas tidak sependapat dengan Cellica kalau dia berbicara seperti itu (menolak PSBB di Karawang, red). Dia itu pimpinan, dia itu panutan dan dia itu pilihan rakyat, lakukan saja PSBB di Karawang, kan tidak ada ruginya karena tidak sepenuhnya harus di PSBB se-Kabupaten Karawang,” ujarnya.
Menurut Asep, PSBB layak diberlakukan di Karawang. Sebab, sekolah saja tidak boleh belajar tatap muka. Tujuannya, agar masyarakat sadar kalau PSBB di Karawang ini diberlakukan kembali.
“Gubernur Jabar, Ridwan Kamil sudah menyatakan untuk melakukan PSBB. Kenapa Karawang tidak mau ? Kok bupati melawan perintah gubernur, siapa elu,” ucapnya.
“Ini untuk kesehatan masyarakat. Saya tetap tidak sependapat dengan Cellica untuk tidak menerapkan PSBB. Ada apa dengan Cellica ? Mau membiarkan masyarakat Karawang terpapar Covid-19 lebih banyak lagi. Saya tidak sependapat dengan pernyataan sikap bupati, saya minta PSBB untuk dijalankan titik,” ungkapnya.(sir)
