Kota Padang, spiritnews.co.id – Untuk mensinergikan kerja pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menggagas Skill Development Center (SDC) di daerah agar masyarakat dapat memperoleh keuntungannya.
“Yang dibutuhkan kita ini kemauan kita untuk bersinergi. Udah mutlak itu. Kita punya keterbatasan, tapi keterbatasan itu harus diatasi dengan sinergi. Saya yakin dan percaya, kalau kita mau bersinergi dan kolaborasi, itu yang seneng masyarakat, rakyatnya,” kata Ida saat berdialog dengan stakeholder ketenagakerjaan usai mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang, Sumatera Barat.
Dikatakan, pada dasarnya persoalan ketenagakerjaan adalah urusan wajib pemerintah daerah.
“Kemnaker tidak hanya meletakkan persoalan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, tetapi juga mengambil tanggungjawab secara bersama-sama. Hal itu juga sebagai wujud sinergi antara pemerintah puaat dan daerah,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi tersebut dapat dilakukan dengan para stakeholder dengan membentuk Skill SDC. Melalui SDC, komunikasi dan koordinasi lintas sektoral para stakeholder dapat tersinergikan, tersingkronkan, dan terkoordinasikan, serta dapat merealisasikan antara supply and demand ketenagakerjaan yang berada di daerahnya, baik melalui Analisis Potensi Daerah maupun Analisis Ratio Potensi.
“Pentingnya keberadaan SDC, membuatnya berharap agar semua kabupaten/kota yang ada di Sumbar dapat dibentuk SDC. Mohon terus dilakukan, agar SDC itu ada di semua kabupaten/kota. SDC itu untuk mengenali seluruh kebutuhan masyarakat kaitannya dengan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan, dari total 304 BLK yang ada di seluruh Indonesia, kapasitas BLK untuk menanggulangi pengangguran kurang lebih 3,94 persen per-tahun atau sekitar 275.800 orang dari 7 Juta orang pengangguran yang ada di Indonesia.
Namun pada 2020, BLK UPTP Padang, 20 BLK UPTD Binaan dan 38 BLK Komunitas hanya dapat melatih 6.672 orang dari 418.650 orang pengangguran yang ada di tiga provinsi binaan atau 1,59 persen per-tahun tersebut. Hal itu tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19.
“Untuk itu, Kemnaker melalui BLK Padang bekerja sama dengan Disnaker Provinsi Sumatera Barat membentuk SDC Provinsi Sumatera Barat,” kata Hartawan.
Kepala Disnakertrans Sumatera Barat, Nasrizal, mengatakan, SDC merupakan konsep yang penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Sebab dalam program tersebut terjadi sinergi dan koordinasi antara stakeholder, seperti akademisi, dunia usaha, dan dunia industri.
“Jadi ketika program atau SDC dipelajari sedemikian rupa ini konsep luar biasa. Untuk mengatasi pengangguran ini tidak bisa one man show, harus sinergi. dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, baru terbentuk 6 SDC. Ia menargetkan, SDC sudah terbentuk semua di 19 kabupaten/kota pada pertengahan 2021,” jelasnya.(sam)
