Kabupaten Purwakarta, spiritnews.co.id – Keterwakilan perempuan di bidang politik bukan hanya untuk memenuhi kesetaraan, lebih dari itu, perempuan juga dapat mewarnai kebijakan yang dihasilkan dari sebuah proses politik.
Ungkapan tersebut sepertinya tidak berlebihan jika menyimak apa yang diungkapkan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika saat menjadi narasumber pada diskusi daring Peluncuran dan Bedah Buku berjudul; Jalan Terjal Perempuan Politik, Rabu (3/1/2021).
Bupati yang kerap disapa Ambu Anne itu mengakui keterpilihannya sebagai Bupati Purwakarta mampu menghasilkan sejumlah program dalam sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat bermanfaat bagi warga Purwakarta.
Program sektor pendidikan di Purwakarta, menurut Anne, memasukkan muatan lokal sebagai bagian dari bahan ajar di sejumlah tingkatan pendidikan. Selain itu, kabupaten Purwakarta juga mampu memberikan layanan kesehatan secara gratis.
Diketahui, buku berjudul Jalan Terjal Perempuan Politik ini dilahirkan oleh para perempuan dari berbagai partai politik agar para perempuan di Indonesia dapat terinspirasi berperan aktif di bidang politik.
Dialektika spesial peluncuran dan bedah buku tersebut dimoderatori oleh Emir Chairullah, turut hadir juga Dwi Septiawati Djapar (Ketua Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia), Lena Maryana Mukti (Politikus Partai Persatuan Pembangunan), Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi). Bertindak sebagai penanggap, Yunarto Wijaya (Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia) dan Usman Kansong.
Sementara, selaku Penghantar dan Peluncuran Buku adalah Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dalam hantarannya Lestari mengatakan, para perempuan harus terus meningkatkan semangat untuk berjuang mewujudkan kesetaraan di bidang politik, agar para perempuan dapat ikut menghasilkan kebijakan yang dihasilkan lewat proses politik.
Menurutnya, buku Jalan Terjal Perempuan Politik yang berisi sejumlah opini para politisi perempuan membuka mata masyarakat mengenai kondisi dan potensi yang bisa diraih oleh para perempuan di bidang politik. Ia juga menilai buku yang berisi kumpulan opini para politisi perempuan ini merupakan sebuah langkah kecil untuk menciptakan langkah besar dalam mewujudkan kesetaraan di bidang politik.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP KPPI, Dwi Septiawati Djapar mengakui saat ini memang di sejumlah bidang sudah ada keterlibatan perempuan di dalamnya. Namun, jelasnya, bila dipresentasikan jumlah keterlibatan perempuan di berbagai bidang lebih sedikit daripada laki-laki. Padahal, jelas Dwi, jumlah perempuan lebih besar dari 50 persen populasi yang ada di negeri ini.
Dengan kondisi tersebut, Dwi berpendapat, sangat disayangkan saat ini perempuan belum memiliki representasi yang siginifikan dalam pengambilan keputusan di bidang politik. Kondisi inilah, tegas Dwi, yang menjadi alasan bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik dan jabatan publik harus terus diperjuangkan.
Sementara, Politikus PPP, Lena Maryana Mukti berpendapat, undang-undang adalah pangkal sebuah kebijakan, namun sangat disayangkan karena representasi perempuan di parlemen masih di bawah 30 persen sejumlah agenda yang sedang diperjuangkan para perempuan belum mampu diwujudkan.(rls/red)
