SALAH satu cara untuk membrantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Dan di Hongkong dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama Independen Commission Against Corruption ( ICAC ).
Penulis : Selina Bela Puspita Sari
Mahasiswa Sosiologi – Universitas Muhammadiyah Malang
Kita sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi, yaitu, Komisi Pemberantasan korupsi ( KPK ). Yang harus ditiru oleh KPK dari ICAC Hongkong adalah kewenangan dimiliki oleh ICAC, ACA di Malaysia dan KPK di Indonesia apa saja yang sudah dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi.
Adakah yang masih harus diperbaiki dari kinerja KPK yang merupakan lembaga independen anti-korupsi Indonesia ada beberapa negara yang tidak memiliki lembaga khusus yang memiliki kewenangan seperti ketiga lembaga tersebut.
Namun tingkat korupsi di negara-negara tersebut sangat rendah. Mengapa ? Salah satu jawabannya adalah lembaga peradilannya telah berfungsi dengan baik dan aparat penegak hukumnya bekerja degan penuh integritas.
Selain India , salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang cukup sukses memberantas korupsi adalah Independent Commission Against Crruption ( ICAC) di Hongkong.
Tony Kwok, mantan Komisaris ICAC (semacam KPK di Hongkong), mengatakan, salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga antikorupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi.
Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapatkan kecaman dari masyarakat Hongkong. Namun dengan dedikasi luar biasa dan dengan melakukan kemitraan bersama masyarakat akhirnya ICAC mampu melawan kejahatan korupsi secara signifikan.
Faktor-faktor keberhasilan yang dicapai oleh ICAC dalam melaksanakan misinya adalah sebagai lembaga yang independen dia bertanggung jawab langsung pada kepala pemerintah. Hal ini menyebabkan ICAC bebas dari segala campur tangan pihak manapun pada saat melakukan penyelidikan suatu kasus. Prinsipnya pada saat lembaga ini mencurigai adanya dugan korupsi maka langsung melaksanakan tugasnya tanpa ragu atau takut.
ICAC memiliki kewenangan investigasi luas, meliputi investigasi di sektor pemerintahan dan swata, memeriksa rekening bank, menyita dan menahan property yang diduga hasil dari korupsi, memeriksa saksi, menahan dokumen perjalanan tersangka melakukan cegah tangkai agar tersangka tidak melarikan diri keluar negeri. ICAC merupakan lembaga pertama di dunia yang merekam menggunakan video terhadap investigasi semua tersangka korupsi.
Strategi yang ditempuh ICAC Hongkong dalam memberantas korupsi dijalankan melalui tiga cabang kegiatan, yaitu penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan masyarakat semakin paham peran mereka bahwa keikutsertaan mereka dalam memerangi korupsi merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi.
Sebenarnya ada banyak kesamaan antara KPK dan ICAC di Hogkong. Perbedaannya adalah pada sistem perekrutan pimpinan dan komisionernya. Dengan sistem perekrutan yang ada saat ini, KPK menurut Hibnu Nugroho tidak mampu membebaskan diri dari politisasi.
Dengan perbedaan yang tipis ini, ditambah komitmen pemerintah yang tidak kompak dalam memandang pentingnya pemberantasan korupsi, ternyata uotput-nya sangat jauh berbeda.
Permasalahannya perekrutan komisioner KPK melalui Fit and proper test di DPR membuka kemungkinan masuknya kepentingan dan politisasi. Penjaringan melalui uji kelayakan di DPR pada satu sisi diharapkan mampu menemukan sosok pejabat KPK yang tidak mudah gerogi berhadapan dengan anggota DPR, namun di sisi lainya muncul lobi-lobi politik menjadi terbuka.(*)
