Kabupaten Subang, spiritnews.co.id – Dalam rangka evaluasi angka kemiskinan di Jawa Barat dan penanggulangan kemismikanan di masa pandemi Covid-19, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum memimpin Rapat Koordinasi TKPK secara virtual yang diikuti oleh seluruh Wakil Bupati dan Wakil Walikota se-JAwa Barat, Selasa (24/8/2021).
Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi ikut mengikuti Rakor TKPK Provinsi Jawa Barat tersebut secara virtual di ruang kerja Wakil Bupati Subang didampingi oleh Kabid dan Kasie Dinsos Kabupaten Subang.
Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan bahwa rakor TKPK dengan seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai bentuk kebersamaan menanggulangi kemiskinan di Jawa Barat karena kepala daerah menjadi pelaku kebijakan di daerah dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang miskin.
“Kemiskinan di Jawa Barat dan daerah merupakan tugas inti para kepala daerah dan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah menangani dan menanggulnginya sehingga kedepannya masyarakat menjadi sejahtera,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Uu menekankan pentingnya upaya bersama atau kolaborasi antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Perlu ada sinkronisasi program antara program penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota.
Wakil Bupati Subang Agus Masykur mengapresiasi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat yang baru dilaksanakan kembali setelah tahun 2019.
Menurutnya, penanganan kemiskinan di Kabupaten Subang harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, karena kesalahan data kemiskinan bisa menjadi persoalan salah kebijakan yang diambil.
Ada keberagaman data di Kabupaten Subang terkait kemiskinan. Data statistic BPS Subang data miskin sekitar 8% tapi BPKS 42%, namun penerima bantuan sosial pada saat pandemi Covid-19 sekitar 80%.
“Persoalan perbedaan dan kesalahan data ini harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Banyak data orang yang sudah meninggal namun data dipusat belum diperbaiki sehingga muncul kembali nama orang tersebut mendapatkan bantuan. Hal tersebut menjadi perhatian bersama untuk bisa mengurai permasalahan data,” jelasnya.
“PPKM Darurat Subang yang sekarang masuk level 2, mudah-mudahan perekonomian akan naik, zona wisata akan segera dipertimbangkan untuk bisa dibuka kembali sebagai salah satu perbaikan perekonomian sekaligus menanggulangi kemiskinan di masa pandemi di Kabupaten Subang,” tambahnya.(sir)