Bupati Bantul Gali Informasi dan Manfaat BBPLK Bandung untuk Pelatihan Kerja

  • Whatsapp

Kabupaten Bandung Barat, spiritnews.co.id – Balai  Besar  Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Jawa Barat  dikunjungi Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Dirjen Binalavotas Budi Hartawan.

Plt. Kepala BBPLK Bandung, Haryono, mengatakan, kunjungan ini dalam rangka expansi  BLK  UPTD di Kabupaten Bantul untuk mendukung kebijakan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah.

Bacaan Lainnya

“Bupati Bantul dan Dirjen Binalavotas meninjau workshop dan bengkel  kejuruan yang ada di BBPLK Bandung,” kata Haryono kepada wartawan.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengaku, kunjungan ini memperoleh gambaran dan informasi lebih detil tentang aktivitas di sini dan seberapa besar manfaatnya bagi para peserta didik.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, agar membangun BLK UPTP dilahan yang sudah kami sediakan. Kami ingin di Bantul memiliki BLK UPTP dan tindaklanjut sebelumnya pihaknya sudah mengusulkan kepada Kemnaker agar membangun dilahan yang telah disediakan dengan harapan masyarakat Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta bisa belajar dan berlatih di BLK UPTP tersebut,” kata Muslih.

Dikatakan, Kemnaker sangat apresiasi dengan usulan untuk membangun BLK UPTP ini. Namun, lanjut dia, terkait kapan akan dimulai proses pembangunannya diserahkan sepenuhnya kepada Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan).

“Ahlamdulillah mendapatkan sambutan positif dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Kemnaker kapan untuk mulai pembangunannya. Sepenuhnya menjadi kewenangan Kemnaker,” katanya.

Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Agung Nur Rohmad menilai kunjungan Bupati Bantul dan rombongan ke BLK Bandung dan BLK Lembang sebagai tindaklanjut dari proposal yang diusulkan oleh Kabupaten Bantul dan hingga saat ini di Provinsi DIY belum ada BLK UPTP Kemnaker.

“Ini atas inisiatif dari pak Bupati Bantul yang awalnya BLK yang ada itu dikelola oleh Disnaker Kabupaten Bantul, kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Binalavotas, Kemnaker,” kata Agung.

Menurut Agung, kehadiran BLK UPTP tidak sekedar untuk meningkatkan kualitas SDM andal melainkan juga harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumber daya alam setempat.

“Nantinya pengembangan BLK UPTP disesuaikan potensi setempat, sehingga tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Bantul tetapi juga Provinsi DIY yang pasti disana ada terkait dengan teknik tapi juga mendukung di sektor pariwisata maupun pertanian,” ungkapnya.(sam)

Editor: Lassarus Samosir, SE

Pos terkait