Jakarta, spiritnews.co.id – Sebagai upaya mewujudkan kualitas dan keadilan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) mencanangkan Kurikulum Merdeka.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikburistek, Anindito Aditomo, mengatakan, perubahan paradigma kurikulum merupakan salah satu kebijakan Kemendikbudristek yang dirancang untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, ada dua dimensi dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu dimensi kualitas dan keadilan.
“Pada dimensi kualitas, kami ingin memastikan agar semua anak peserta didik, mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka bisa memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan. Inilah definisi pendidikan yang berkualitas,” kata Anindito, di Jakarta, Senin (2/5/2022).
Untuk dimensi keadilan, kata Anindito, Kemendikbudristek ingin memastikan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dapat diberikan secara adil kepada semua anak terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, kebijakan Merdeka Belajar mempunyai nuansa atau sifat asimetris.
“Kami ingin memberi target, intervensi, dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan,” katanya.
Jadi, program-program yang dirancang itu tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan intervensinya, tetapi justru untuk memberi ruang bagi intervensi yang kontekstual.
Pengalaman menarik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, terutama mengenai struktur kurikulum, dibagikan oleh Nasmur MT Kohar, guru SMPN 7 Makassar.
Ia menceritakan proses awal keikutsertaannya bersama satuan pendidikan dalam melakukan transisi dan penyesuaian dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuju Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
Penyesuaian dan transisi tersebut, kata Nasmur, dilakukan bersama guru-guru lain di sekolahnya dimulai pada awal Juli 2021.
Mengawali implementasi Kurikulum Merdeka, dia dan rekan-rekan guru membentuk tim kecil beranggotakan beberapa guru yang bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh program serta kegiatan terkait implementasi Kurikulum Merdeka.
Sebelumnya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Ahmad Yamani, memastikan seluruh sekolah SMA-SMK dan SLB di Aceh Utara siap menerapkan Kurikukulum Merdeka secara mandiri mulai tahun pelajaran 2022/2023.(tim/net/red)
