Jakarta, spiritnews.co.id – Bendungan Sadawarna dianggap berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD) Subang, Bupati Subang, H. Ruhimat atau yang akrab disapa Kang Jimat didampingi Direktur Utama PT Subang Energi Abadi dan Direktur Utama PT Agra Surya Energy, pertemuan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta (16/06/2022) lalu.
Dalam hal ini, BUMD Subang PT Subang Energi Abadi berencana membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Bendungan Sadawarna.
Direktur Utama PT Subang Energi Abadi, Guntur Setiawan, menyampaikan peluang bagi BUMD Subang untuk berbisnis di Bendungan Sadawarna.
“Informasinya Bendungan Sadawarna akan dibuka pada bulan Agustus. Ada beberapa potensi untuk BUMD,” kata Guntur.
Yaitu, pembangunan PLTS, dan hasil diskusi BBWS ada 1 Megawatt dan yang kedua adalah pembangunan PLTS dengan memanfaatkan bedungan.
“Kami melihat peluang besar saat pasang floating PLTS, sesuai Permen bisa dimanfaatkan 5% dari genangan yang ada. Kemudian PLTA ada potensi 2 Megawatt. Potensi itu menjadi peluang bagi BUMD di Kabupaten Subang. Kami juga sudah bekerja sama dengan PT Agra Surya Energy yang lebih berpengalaman dalam PLTS untuk bisa sama-sama maju di Bendungan Sadawarna,” kata Guntur.
Bupati Subang, H. Ruhimat atau yang akrab disapa Kang Jimat, mengatakan, Kabupaten Subang akan memanfaatkan potensi daerah melalui BUMD sehingga dapat meningkatkan PAD.
“Kami di daerah menginginkan kiranya potensi tadi yang disampaikan dapat kami rasakan manfaatnya. Mudah-mudahan kami, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Subang bisa diikutsertakan dalam pemanfaatan Bendungan Sadawarna,” kata Jimat.
Dirjen Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE.,M.T, mengaku, di Kabupaten Subang banyak potensi yang dimanfaatkan untuk pembangunan Subang.
“Saya sering dengar tentang Subang. Banyak peluang di sana. Semoga kami bisa berkolaborasi. Silakan diajukan kita lihat apa yang kami punya,” kata Herry.
Henry menambahkan syarat agar program yang ada di Kementerian PUPR dapat digunakan di daerah adalah daerah harus secara aktif mengusulkan program yang sudah disiapkan dengan matang.
“Fasilitas non-APBN didorong untuk dikerjasamakan dengan badan usaha. Siapapun mangga dipersilahkan termasuk BUMD untuk ikut serta memanfaatkan potensi yang ada, namun syaratnya harus ada usulan dari BUMD, termasuk usulan PLTA maupun PLTS. Harus dibuat permintaan sedetail mungkin, termasuk terkait kemampuan keuangan BUMD dan ke mana listrik yang diproduksi akan didistribusikan,” katanya.
Direktur Pembiayaan Insfrastruktur Sumber Daya Air, Ir. Arvi Argyanto M.A, mengatakan, saat ini Menteri PUPR sedang mendorong agar kerja sama dengan daerah.
“Menteri PUPR sedang mendorong kerja sama sehingga peluang ini harus dimanfaatkan. Silahkan berkirim surat kepada Menteri PUPR dengan BUMD sebagai pemrakarsa. Nanti akan ada proses berikutnya,” kata Avri.(sir)
