Kabupaten Purwakarta, spiritnews.co.id – Tahapan peningkatan pengendalian inflasi di Kabupaten Purwakarta, dilakukan dengan cara mensinkronisasikan seluruh perangkat daerah dan kecamatan yang ada dengan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika usai Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang digelar secara virtual di Aula Janaka, Kamis, (18/8/2022).
“Saat ini, laju infilasi di Kabupaten Purwakarta cukup terkendali, yaitu ada diangka 2,09. Hal tersebut berdasarkan data BPS per Desember 2021. Dan peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun sebelumnya berada di angka 3,42 persen, lebik baik dibandingkan dengan tahun 2020,” kata Ambu Anne.
Menurutnya, pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten Purwakarta merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan Peraturan Menteri Perekonomian nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
Selain itu, TPID Kabupaten Purwakarta juga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten, menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dan melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten.
“Lalu, TPID juga melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi provinsi serta melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten,” kata Ambu Anne.
Hal diatas, kata Ambu, sejalan dengan visi dan misi untuk lima tahun kedepan yang diemban oleh Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yaitu mewujudkan Purwakarta Istimewa yang menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Purwakarta.
“Adapun untuk penjabaran mengenai visi tersebut dibuat kedalam empat misi, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa,” beber Ambu Anne.
Jajaran Pemkab Purwakarta juga telah mengecek ke lapangan berkaitan dengan harga sembako di beberapa pasar.
“Pada intinya, harga-harga sembako di Purwakarta terkendali sampai hari ini walaupun kita harus tetap waspada karena krisis global, sedikit banyak akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Kondisi Dunia Sedang Tidak Normal
Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual itu dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas yang terjadi di sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi hal yang terjadi saat ini.
Dalam sambutannya, Presidan Jokowi menyampaikan agar kepala daerah, baik gubernur dan bupati atau walikota saatnya berhati-hati, sebab kondisi dunia kini sedang tidak normal.
Pasalnya, pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, selanjutnya ada perang Rusia dan Ukraina yang memperparah gangguan rantai pasok dan lonjakan inflasi hingga pengetatan kebijakan moneter oleh negara maju. Sehingga harus bekerja makro, mikro dan detil angka angka harus tahu.
Presiden juga meminta seluruh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur bersedia bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendalian Inflasi Pusat, bahwa tim pengendalian inflasi di pusat harus bisa memetakan sembari menyambungkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok pangan tersebut di daerah.
“Kepala Daerah harus bekerja lebih keras agar inflasi bisa diturunkan ke bawah level 5 persen. Inflasi penting karena menyangkut perut orang banyak. Provinsi juga harus tahu posisi inflasi berapa, angka amannya berapa, jangan sampai nanti daerah gelagapan jika ditanya,” kata Joko Widodo.(rls/red/sir)
