Kabupaten Aceh Utara, spiritnews.co.id – Sebanyak 13 SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) Aceh Utara masuk katagori merah, karena penyerapan APBK-nya dibawah 25 persen dari plafon anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.
Hal itu terungkap saat PJ Bupati Aceh Utara, Azwardi, memimpin Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) dengan Staf Ahli Bupati, para Asisten, seluruh Kepala SKPK, Sekretaris SKPK, Kabid dan Kasubbag Program, para Kabag Setdakab dan para Camat, Rabu (7/6/2023).
“Tujuan rapat ini membahas tentang evaluasi realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan APBK tahun 2023, hingga posisi 31 Mei 2023,” kata Azwardi, di cafe kawasan Gunung Salak, jalan lintas KKA – Bener Meriah, Kecamatan Nisam Antara.
Dalam Rapimsus itu terungkap bahwa realisasi pelaksanaan APBK 2023 rata-rata sudah mencapai target yang diharapkan. Secara umum target realisasi fisik pada posisi 31 Mei 2023 diharapkan sebesar 30 persen, dan realisasi keuangan sebesar 25 persen.
“Saya minta SKPK-SKPK yang realisasi anggarannya masih rendah agar terus memacu kinerjanya, sehingga realisasi pada triwulan berikutnya dapat mencapai target,” tegasnya.
Azwardi mengharapkan pekerjaan yang belum dilakukan tender agar segera ditender, yang belum dibuatkan kontrak agar segera disiapkan kontraknya, yang belum memulai pekerjaan di lapangan agar segera ditindaklanjuti. Begitu juga realisasi keuangan yang belum membayar uang muka (DP) terhadap progres pekerjaan, agar segera dibayar DP-nya sehingga realisasi keuangannya menjadi jelas dan terukur.
“Semua kegiatan yang bersumber anggaran DAK saya minta dikebut realisasinya, anggarannya akan ‘mati’ pada 21 Juli jika realisasinya tidak sesuai target yang diharapkan. Ini saya minta perhatian khusus dari kita semua, seluruh SKPK yang mengelola DAK,” katanya.
Azwardi mengharapkan para pejabat pengelola anggaran, KPA dan PPTK, agar tetap berhati-hati dalam bekerja. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik, akan ada banyak pihak yang menyoroti terhadap pengelolaan anggaran pemerintah dengan bermacam-macam tujuan.
“Agar setiap program dan kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan SOP, petunjuk dan ketentuan yang berlaku, serta jalankan tugas, fungsi dan wewenang masing- masing dengan baik,” ujarnya.(mah/sir)
