Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik PT Inti Ganda Perdana di Kawasan Industri Mitra (KIM) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menuntut pihak perusahaan memberikan pengelolaan limbah ekonomis dan limbah B3, Senin (4/11/2024).
Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, yang didominasi ibu-ibu menggelar unjuk rasa di depan gedung PT Inti Ganda Perdana (IGP) yang berlokasi di KIM.
Dalam aksinya, warga setempat memblokir jalan Mitra Raya II, Kawasan Industri Mitra Karawang. Sehingga sempat mengganggu operasional perusahaan. Pemblokiran jalan berlangsung selama sekitar empat jam.
Massa aksi mengecam PT IGP yang lebih memilih pengusaha luar daerah untuk mengelola limbah ekonomis dan B3 di lokasi gedung baru yang direncanakan akan segera dibangun masih di Kawasan KIM.
Aksi itu terjadi karena masyarakat melalui Pemerintah Desa Parungmulya sudah merekomendasikan salah satu perusahaan lokal untuk bisa mengelola limbah ekonomis dan B3 di gedung baru PT IGP, namun tidak diindahkan pihak perusahaan.
“Kami mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar pengelolaan limbah ekonomis dan B3 di plan PT IGP yang baru, itu dikelola oleh pengusaha lokal, sebagai BPD Desa Parungmulya, kami harus menyampaikan aspirasi ini ke pihak PT IGP,” kata Susetyarso, Ketua BPD Desa Parungmulya.
Salah seorang orator, Cep Elih, mengatakan, apabila limbah ekonomis dan B3 dikelola oleh perusahaan lokal, maka dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga jumlah pengangguran bisa berkurang dan perekonomian masyarakat bisa meningkat.
“Harapan kami, dalam membuat keputusan, PT IGP harus mendengarkan masyarakat. Maka, PT IGP harus memilih pengusaha lokal dari Desa Parungmulya yang mengelola limbah ekonomis dan B3 itu, bukan dari luar daerah. Ada apa dengan PT IGP ?,” kata Cep.
Sementara itu, Direktur PT Dika Mekar Sangiyang Asep Suhendar, mengatakan, sebagai pengusaha lokal di Desa Parungmulya, pihaknya merasa kecewa kepada PT IGP yang tetap bersikukuh untuk menggunakan pengusaha luar daerah untuk mengelola limbah ekonomis dan B3.
“Perusahaan tetap bersikeras memberikan SPK ke pengusaha diluar Karawang, di luar lingkungan. Padahal gedung di plan yang barunya saja belum dibangun,” ungkapnya.(ops/sir)
