Jakarta, spiritnews.co.id – Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji akan membantu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam mengawasi penggunaan dana desa.
Jaksa Agung menyampaikan hal itu usai menerima Menteri Bangses dan Daerah Tertinggal, Tanda Yandri Susanto, Rabu (12/3/2024). Kedatangan Menteri Bangdes bersama jajarannya adalah untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam mengawasi penggunaan Dana Desa.
Dalam kesempatan itu Jaksa Agung menegaskan, pada dasarnya Kejakgung akan melakukan pendampingan-pendampingan ini. Tugas itu akan dikerjakan dengan sepenuhnya. Kejakgung akan melakukan langkah preventif maupun repressif.
“Jadi kita lakukan bagaimana mencegah terjadinya kebocoran.Dan kalau ada kebocoran akan kita tindak,” kata Jaksa Agung ST. Burhanuddin.
Dalam kesempatan itu Menteri Desa menjelaskan, dana desa yang disalurkan pemerintah selama ini sangat besar.
Selama 10 tahun terakhir besarnya mencapai Rp 610 triliun. Dan tahun ini, ada Rp 71 triliun.
Untuk menjaga agar pemakaian dana desa tidak diselewengkan, Kementerian memiliki aplikasi Jaga Desa. Tujuannya untuk memastikan bahwa rupiah per rupiah dana itu benar adanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Namun ironisnya, banyak kepala desa itu memang tidak paham tentang pertanggungjawaban keuangan.
“Dan memang ada juga dana desa yang digunakan untuk main judi online atau pembuatan website fiktif. Oleh karena itu kami minta agar Kejaksaan Agung ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Apalagi nanti akan ada Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat,” kata Yandri.
Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, tambah Yandri, akan lebih banyak lagi dana masuk ke desa, akan banyak lagi usaha-usaha masuk ke desa.
“Ini juga kami sampaikan tadi, jangan sampai program yang bagus, tapi disalahgunakan atau tidak direspon dengan baik oleh para kepala desa dan aparatnya,” ungkapnya.(hew/ops/sir)
