Kabupaten Karawang, spiritnews.co.id – Di tengah gelapnya malam Sabtu (31/5/2025), seorang warga Karawang, Husni Mubarok yang merupakan pengiat media sosial membawa sebuah water barrier dari Jalan Badami ke dalam mobilnya dan menaruhnya tepat di depan sebuah lubang menganga yang mengancam nyawa para pengguna jalan – tepat di dekat Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.
Aksi tersebut Viral di Media sosial Facebook dan Instagram. Jalan berlubang tersebut sudah lama menjadi keluhan warga, terlebih karena posisinya yang berada di ruas vital dan minim penerangan. Parahnya lagi, tidak ada rambu peringatan. Maka, alih-alih menunggu aparat bertindak, warga turun tangan.
Satu Lubang, Banyak Kelalaian
Fenomena ini mengundang tanya besar, mengapa jalan berlubang di pusat pemerintahan daerah bisa dibiarkan begitu saja? Lokasinya hanya beberapa ratus meter dari kantor para pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan publik. Bukankah ini ironi?
Menurut pantauan lapangan, lubang di Jalan Ahmad Yani bukan satu-satunya. Beberapa titik lain di Karawang juga mengalami kondisi serupa. Namun, respons dari dinas terkait kerap datang terlambat, jika tidak disebut absen sama sekali.
Tanggungjawab yang Tercecer
Secara hukum, kewenangan perbaikan jalan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Namun dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, dan yang paling mengkhawatirkan kurangnya sense of crisis, membuat penanganan seperti ini nyaris selalu reaktif.
Pakar Tata Kota dari Universitas Tarumanegara, Ir. Budi Santosa, menilai bahwa fenomena ini menunjukkan lemahnya public safety awareness di tingkat birokrasi.
“Kita terlalu terbiasa melihat warga sebagai objek kebijakan, padahal dalam kasus seperti ini, justru warga menjadi aktor penyelamat. Ini tamparan bagi sistem,” kata Budi, Senin (2/6/2025).
Lebih dari Sekadar Lubang
Masalah jalan rusak sebenarnya bukan sekadar persoalan teknis. Ia adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam: ketidakpedulian. Ketika warga harus mengambil risiko sendiri demi menyelamatkan pengguna jalan lain, berarti negara absen dari fungsinya yang paling dasar melindungi rakyat.
Bahkan dari sisi anggaran, perbaikan lubang jalan bukanlah pengeluaran besar. Namun yang mahal adalah kepekaan. Dan saat itu tidak ada di antara mereka yang berwenang, seorang warga dengan nurani sederhana memilih bertindak.
Aksi satu orang di malam sunyi itu kini menjadi simbol kecil perlawanan terhadap kelambanan birokrasi. Semoga ini bisa mengetuk hati para pemangku kepentingan di Karawang, bahwa keselamatan warga bukan perkara sepele. Dan bahwa satu lubang kecil di jalan bisa menyimpan lubang besar dalam sistem kita.(ybs/ops/sir)
