BADAN NASIONAL Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terbaru jumlah korban bencana alam di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh menjadi 1.138 jiwa, sebanyak 163 orang masih dinyatakan hilang (detikNews.com).
Penulis : Ferawati
Ibu Rumah Tangga di Lembang
Telah satu bulan pasca bencana kondisi darurat ini masih belum benar-benar pulih. Masih banyak daerah yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Hambatan akses, kurangnya koordinasi antar instansi, serta keterbatasan infrastruktur membuat proses penyaluran bantuan tidak merata.
Akibatnya banyak warga diwilayah terpencil terpaksa bertahan hidup tanpa suplai logistik yang memadai, sementara kondisi darurat terus berlangsung. Kondisi di atas menunjukkan bahwa negara belum mampu menjamin anggaran yang benar-benar mencukupi pemulihan pasca bencana.
Minimnya anggaran yang berpotensi memperlambat mitigasi, memperburuk respons darurat serta menghambat pemulihan jangka panjang bagi Masyarakat terdampak. Padahal skala ancaman bencana di Indonesia termasuk negara paling rawan bencana didunia. Seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah agar menjadi prioritas dalam menyiapkan anggaran untuk lembaga kebencanaan pemerintah.
Sedangkan saat ini pemerintah dalam sistem kapitalisme dalam pengambilan kebijakan sering didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran. Selain itu, sistem demokrasi kapitalisme juga melahirkan penguasa yang abai terhadap pengurusan rakyat.
Mereka memandang bahwa kekuasaan bukanlah sebagai amanah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Mereka memandang kekuasaan sebagai posisi strategis yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas jejaring, pengaruh serta keuntungan politik semata.
Dalam Islam pengelolaan negara bukan sekedar administrasi birokratis, tetapi merupakan Amanah syar`i. Hal ini menuntut pemimpin yang bertakwa serta kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat, terpusat dan terkoordinisi.
Karena setiap keterlambatan dipandang sebagai kelalaian amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Negara sudah seharusnya untuk bertanggungjawab penuh tanpa kompromi kepentingan ekonomi. Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar korban bencana seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan tanpa terikat oleh logika untung rugi.
Dengan itu masyarakat dapat segera bangkit kembali pasca bencana. Hanya syariah Islamlah yang menetapkan mekanisme yang adil dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam menghadapi bencana. Karena itu umat membutuhkan sistem kepemimpinan yang menerapkan syariah islam secara keseluruhan dan konsisten.
Pemerintah Islam yaitu khilafah Islam bukan sekedar struktur politik tetapi wujud nyata dari kewajiban menegakkan hukum Allah SWT secara menyeluruh dalam mengatur urusan manusia. Dalam konteks bencana, khilafah akan menggerakkan seluruh potensi negara, baik anggaran, personil, logistik, dan solidaritas masyarakat. Semua itu demi menjaga nyawa dan kehormatan rakyat. Wallahu`alambiasah shawab.(*)
